Diprotes China, RI Daftarkan Nama Laut Natuna Utara ke PBB

Jakarta, CNN Indonesia -- Di tengah protes China, pemerintah Indonesia tetap mendaftarkan perubahan nama laut Natuna Utara ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya Organisasi Hidrografik Internasional.

“Proses [pendaftaran] resmi dilakukan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman. [Pendaftaran] sedang berlangsung di sana,” ucap juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, Kamis (20/7).

Indonesia melalui Kemenko Maritim mengubah peta dan nama wilayah zona ekonomi eksklusif di utara Kepulauan Riau menjadi Laut Natuna Utara.

Penamaan Laut Natuna Utara disebut tumpang tindih dengan perairan Laut China Selatan yang diklaim pemerintah Beijing sebagi perairan tradisionalnya.

Langkah RI ini pun lantas memicu protes keras dari China. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang menyebut tindakan Indonesia mengubah nama LCS menjadi Laut Natuna Utara adalah langkah yang tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan standar internasional.

Ketika ditanyai soal urgensi perubahan nama perairan ini, Kemlu RI hanya merujuk pada pernyataan yang telah dilontarkan Menko Maritim Luhut Binsar Panjdjaitan beberapa waktu lalu.

Luhut saat itu memastikan perubahan peta dan nama wilayah Natuna itu hanya terjadi di teritorial kedaulatan RI dan tidak menyentuh wilayah negara lain, apalagi Laut China Selatan.

“Kan sudah disampaikan Menko Maritim. Mereka yang jadi focal point dalam masalah ini. Jadi segala proses dan langkah-langkah detailnya [Kemko Maritim] yang lebih bisa menjelaskan,” kata Arrmanatha.

Lebih lanjut, Kemlu RI berharap, kisruh antara RI dan China soal nama Laut Natuna Utara ini tak akan mempengaruhi proses negosiasi antara China dan Asean soal kode etik atau Code Of Conduct (CoC) sengketa Laut China Selatan.

“Kerangka CoC sudah selesai. Kita harap negosiasi masih bisa terus berlangsung sampai selesai dan diimplementasikan,” kata Arrmanatha.

Setelah 15 tahun bernegosiasi, kerangka CoC LCS berhasil disepakati China dan Asean pada Mei 2017 lalu. Kode Etik ini dibentuk sebagai pedoman negara-negara di kawasan dalam menyikapi perairan LCS sehingga terhindar dari konflik.

Para menlu ASEAN dan China akan bertemu sekitar 8-9 Agustus mendatang di Manila, Filipina, untuk mengadopsi kerangka CoC dan membahas negosiasi pelaksanaan kode etik tersebut lebih lanjut lagi. (aal)

Let's block ads! (Why?)