Donald Trump Resmi Teken UU Sanksi untuk Rusia

Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi menandatangani undang-undang yang memberikan sanksi kepada Rusia pada Rabu (2/8) waktu Washington DC. Sementara di sisi lain, Rusia bergeming terkait penandatanganan tersebut.

Diberitakan Reuters, meski menandatangani undang-undang sanksi kepada Rusia, Trump justru menganggap dokumen tersebut cacat.

“Sementara saya menyukai tindakan tegas untuk menghukum dan mencegah perilaku agresif oleh Iran, Korea Utara, dan Rusia, udang-undang ini secara signifikan cacat,” kata Trump dalam pernyataannya usai menandatangani dokumen tersebut secara tertutup dari media.

Kongres yang dikuasai Partai Republik menyetujui undang-undang tersebut dengan selisih suara yang besar guna menghalangi upaya Trump memveto RUU itu.

Kongres menyetujui sanksi untuk menghukum pemerintah Rusia atas campur tangan dalam pemilihan Presiden AS 2016, aneksasi Crimea dari Ukraina, dan pelanggaran norma internasional lainnya.

Trump mengatakan ia khawatir atas dampak sanksi terhadap kerja sama dengan Eropa, dan bisnis Amerika.

“Pemerintahan saya… mengharapkan Kongres menahan diri untuk tidak menggunakan undang-undang cacat ini guna menghalangi kerja penting kita dengan sekutu Eropa dalam menyelesaikan konflik di Ukraina, dan dari penggunaan untuk menghalangi upaya kita mengatasi konsekuensi yang tak diinginkan yang mungkin akan terjadi pada bisnis Amerika, teman kita, sekutu kita,” kata Trump.

Trump juga mengeluhkan tentang ketentuan dalam undang-undang berkaitan dengan kekuasaan presiden membentuk kebijakan luar negeri. Ia menyebut ketentuan tersebut inkonstitusional.

Undang-undang baru itu mencakup ketentuan yang memungkinkan Kongres menghentikan segala usaha presiden guna meringankan sanksi pada Rusia.

Trump diketahui telah lama ingin memperbaiki hubungan dengan Rusia. Namun, upaya tersebut terbentur oleh temuan badan intelejen AS bahwa Rusia membantu Partai Republik melawan kandidat dari Partai Demokrat, Hillary Clinton. Baik Trump maupun Moskow membantah hal ini.

“Terlepas dari masalahnya, saya menandatangani undang-undang ini demi persatuan nasional,” kata Trump dalam pernyataan selanjutnya.

“Ini merupakan keinginan rakyat Amerika melihat Rusia mengambil langkah untuk memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat,” lanjutnya.

Undang-undang tersebut akan berdampak pada sejumlah industri Rusia dan memungkinkan melukai ekonomi Rusia, yang sudah kadung melemah sejak sanksi 2014 soal aneksasi Rusia ke Crimea.

Peraturan baru ini juga menghukum Iran dan Korea Utara atas kegiatan mereka soal pengembangan rudal dan pelanggaran hak asasi manusia, juga termasuk mencoba menghukum bank asing yang melakukan bisnis dengan Korea Utara.

Tidak Mengubah Apa pun

Di sisi lain, Kremlin sudah mengetahui Trump telah menandatangani undang-undang yang mencoba menghukum Rusia. Namun, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan hal tersebut tidak akan mengubah apa pun secara ‘de facto’.

“Tindakan pembalasan yang mana? Tidak ada yang baru. Tindakan pembalasan sudah dilakukan,” kata Peskov ketika ditanya media tindakan yang akan diambil Rusia pasca penandatanganan undang-undang sanksi oleh Trump.

Pekan lalu, Moskow sudah memerintahkan Washington untuk memangkas 755 staf dari total 1.200 staf kedutaan dan konsulat, serta memblokir dua kompleks kedutaan.

Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson mengatakan pada Selasa (1/8) ia akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada akhir pekan ini, namun mengingatkan hubungan AS-Rusia masih bisa memburuk.