Presiden Iran Didesak Punya Menteri Perempuan

Mengusung agenda reformasi semasa kampanye, Presiden Iran Hassan Rouhani didesak untuk menunjuk perempuan sebagai menteri di periode kedua jabatannya, setelah memenangkan pemilu pada Mei lalu.

Sejauh ini, daftar yang diajukan Rouhani masih mengecewakan sejumlah pihak karena hanya mengajukan laki-laki sebagai anggota kabinet pemerintahannya.

Meski ulama moderat itu telah menunjuk beberapa orang perempuan untuk mengisi jabatan wakil presiden, posisi itu dinilai tak memiliki peran signifikan dalam hirarki politik Iran.

Para reformis dan aktivis khawatir Rouhani menyerah pada tekanan kelompok garis keras yang menentang peran perempuan dalam urusan kenegaraan, sehingga dia enggan mengikuti tuntutan tersebut.

"Para konservatif, bagaimana pun, masih memiliki pandangan tradisional tentang perempuan. Prioritas mereka adalah membuat perempuan tinggal di rumah dan merawat anak-anak mereka," tutur Ghoncheh Ghavami, pemimpin kelompok aktivis perempuan yang berbasis di Teheran, Rabu (3/8).

"Bahkan, anggota parlemen perempuan di Iran juga memiliki pandangan yang sama dan justru membuat kebijakan diskriminatif terhadap sesamanya," tuturnya menambahkan.

Shahindokht Molaverdi, salah satu politikus perempuan yang ditunjuk Rouhani sebagai wapres urusan keluarga dan perempuan, menyebut tiga perempuan akan ditunjuk Rouhani sebagai menteri kabinetnya.

Namun, beberapa waktu terakhir dia pesimistis dengan rencana tersebut. Molaverdi telah menjabat sebagai wapres urusan keluarga dan perempuan sejak periode pertama pemerintahan Rouhani empat tahun lalu.

Molaverdi tak jarang mendapat tekanan hingga ancaman tuntutan dari kelompok garis keras selama menduduki jabatan di pemerintahan.

Sementara itu, juru bicara Rouhani, Bagher Nobakht, meyakinkan bahwa jumlah perempuan dalam kabinet kepresidenan tak akan berkurang, meski tetap memberi isyarat kemungkinan Sang Presiden sama sekali tak memilih perempuan sebagai menteri.

"Jika tak ada menteri perempuan di kabinet, tak berarti kami tak memanfaatkan potensi perempuan dalam pemerintahan," kata Nobakht, Rabu (3/8) seperti dikutip The Guardian.

"Perempuan masih akan memainkan peran penting. Tidak adil jika perempuan berpikir jabatan menteri sebagai satu-satunya bentuk keterlibatan mereka dalam pemerintahan," ucapnya menambahkan.

Menunjuk perempuan sebagai menteri dalam kabinet pemerintahan merupakan hal yang tabu di Iran sejak revolusi 1979, meski belakangan kepercayaan itu telah dipatahkan.

Pada 2009, Presiden Mahmoud Ahmadinejad mencalonkan tiga perempuan dalam kabinetnya di tengah tentangan kaum oposisi, anggota perlemen konservatif, dan beberapa ulama senior.

Marzieh Vahid-Dastjerdi merupakan menteri perempuan pertama di Iran pasca-revolusi. Dia ditunjuk sebagai menteri kesehatan dan pendidikan medis.

(aal)

Let's block ads! (Why?)