ASEAN: Krisis Rohingya Picu Radikalisasi di Indonesia

Perwakilan Indonesia di badan hak asasi manusia ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), Dinna Wisnu, menyebut kekerasan terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya di Myanmar memicu radikalisasi di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Dinna mengatakan kekerasan terhadap Rohingya, secara politik, menjadi dinamika tersendiri bagi negara-negara di kawasan yang berpenduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia dan Malaysia.

“Misalnya di indonesia dan Malaysia terjadi radikalisasi yang berbasis segregasi terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang kemudian merasa punya solidaritas khusus dengan masyarakat di Rakhine. Ini juga bahaya,” kata Dinna dalam diskusi bertema HAM di Aula Griya Gus Dur, Jakarta, Kamis (14/9).

Sementara itu, Ketua tim pencari fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) soal pelanggaran HAM di Myanmar, Marzuki Darusman, meminta masyarakat tak segera menyimpulkan bahwa krisis kemanusiaan di Rakhine berdasar pada isu agama.

Sebab, papar Marzuki, hingga kini timnya masih berupaya menganalisis perkembangan situasi di Rakhine. Tim pencari fakta juga masih berusaha meminta pemerintah Myanmar memberikan akses masuk ke Rakhine untuk memverivikasi dugaan pelanggaran HAM di sana.

“Tidak bisa suatu analisis dimulai dengang kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat di sana. Kami masih belum bisa menyimpulkan meski tidak bisa dibantah juga bahwa kesengsaraan yang luar biasa sedang menimpa masyarakat Rohingya dan Myanmar secara keseluruhan,” ujarnya.

“Kami minta akses kepada pemerintah Myanmar untuk verifikasi ini semua,” kata Marzuki.

Krisis di Rakhine bukan hanya masalah bagi Myanmar, kata Dinna. Alasannya, krisis kemanusiaan ini juga memicu berbagai masalah selain soal radikalisasi seperti lonjakan pengungsi ke negara-negara di kawasan.

[Gambas:Video CNN]

Dia mengatakan ASEAN mesti mengesampingkan prinsip non-intervensi yang dinilai sudah tidak lagi relevan dalam menyikapi dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Rakhine.

“Tidak relevan jika ASEAN masih berpegang pada prinsip non-intervensi dalam sikapi masalah di Rakhine ini. ASEAN harus kesampingkan ini dan melakukan sesuatu.

“Bahkan, dalam preamble (pembukaan) piagam ASEAN dinyatakan bahwa negara anggota disatukan oleh common desire (keinginan bersama) untuk menghormati prinsip-prinsip demokrasi dan HAM.

"Artinya, ketika prinsip-prinsip itu tidak ditemukan dalam suatu isu di suatu negara, [prinsip non-intervensi] sudah tidak penting lagi,” kata Dinna.

ASEAN mesti mengesampingkan prinsip non-intervensi untuk selesaikan kekerasan terhadap Rohingya. (AFP Photo/KM Asad)

Dinna mengatakan alasan paling penting bagi ASEAN untuk ikut campur menyelesaikan krisis di Rakhine ini adalah karena pemerintah Myanmar seolah membiarkan korban jiwa terus berjatuhan. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan sudah ada 1.000 jiwa yang melayang akibat persekusi militer negara tersebut.

Karena itu, kecil kemungkinan krisis bisa selesai jika hanya mengandalkan upaya dari pemerintah Myanmar. Sebab, gerakan masyarakat sipil di negara itu masih terlalu kecil untuk menekan pemerintah menyelesaikan konflik kemanusiaan dan memenuhi hak-hak dasar Muslim Rohingya.

“Sudah terjadi pelanggaran berat HAM di Myanmar. Bentuknya pembiaran, kekerasan yang terus menerus kepada kelompok sipil, dan kegagalan negara untuk melindungi warganya sendiri,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dinna berharap Indonesia sebagai salah satu pemimpin ASEAN bisa memimpin inisiatif regional untuk mendorong pemerintah Myanmar mau menyelesaikan krisis kemanusiaan di Rakhine secara holistik dan konstruktif.

“Kedua, sebagai bukti nyata bahwa ASEAN yang sudah menginjak usia 50 tahun memang betul peduli pada HAM yang merupakan bagian dari identitasnya sejak 2009 lalu saat AICHR dibentuk.”

(aal)

Let's block ads! (Why?)