Para pejabat pemerintah Myanmar mengatakan Wasil Asisten Menlu Patrick Murphy akan bertemu para pemimpin pemerintah di ibukota Naypyitaw dan menghadiri pidato nasional Aung San Suu Kyi pada Selasa (19/9).
Murphy akan mengemukakan keprihatinan Washington atas nasib warga Rohingya dan menekan agar para pekerja bantuan bisa mendapat izin masuk ke wilayah konflik di negara bagian Rakhine.
Menteri Sekretaris Negara Myamar Tin Maung Swe mengatakan pejabat AS ini akan mengunjungi Sittwe, ibukota negara bagian Rakhine, dan bertemu dengan gubernur tetapi dilarang ke wilayah utara negara bagian yang menjadi lokasi konflik yang dimulai pada 25 Agustus.
“Tidak boleh,” kata Tin Maung Swe ketika ditanya apakah Murphy akan ke wilayah Maungdaw yang menjadi pusat pergolakan ketika kelompok bersenjata Rohingya menyerang kantor polisi dan markas tentara sehingga puluhan orang tewas.
Sementara ratusan ribu pengungsi membanjiri wilayah Bangladesh, banyak pihak mengkhawatirkan krisis kemanusiaa di Myanmar. Namun akses para pekerja bantuan dan wartawan ke wilayah konflik sangat dibatasi.
Pemerintah Myamar menegaskan tidak akan melarang pekerja bantua, namun seorang juru bicara pemerintah mengatakan pihak berwenang di lokasi kemungkinan mengkhawatirkan masalah keamanan.
Para pengamat hak asasi dan pengungsi mengatakan militer dan kelompok Buddha Rakhine melakukan aksi pembakaran yang bertujuan mengusir warga muslim.
|
“Aliran pengungsi yang datang tidak terlihat akan berhenti,” ujar Chris Lom dari Organisasi Migrasi Internasional.
“Kami yakin ribuan orang (Muslim Rohingya) masih menunggu untuk menyebrang menuju Cox’s Bazar.”
(yns)
Baca Kelanjutan Myanmar Larang Pejabat AS ke Wilayah Konflik Rohingya : http://ift.tt/2juAQg8Bagikan Berita Ini
0 Response to "Myanmar Larang Pejabat AS ke Wilayah Konflik Rohingya"
Post a Comment