Menteri: Belgia Bisa Beri Suaka Pemimpin Separatis Catalonia

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Imigrasi Belgia, Theo Francken, membuka kemungkinan negaranya memberikan suaka bagi pemimpin separatis Catalonia, Carles Puigdemont, di tengah krisis politik di Spanyol.

"Itu bukan tidak mungkin, melihat situasi sekarang ini," ujar Francken kepada badan penyiaran VTM, sebagaimana dikutip AFP, Minggu (29/10).

Francken membuka kemungkinan ini setelah Puigdemont dipecat dari jabatannya sebagai Presiden Catalonia karena mendeklarasikan pemisahan diri daerah tersebut dari Spanyol, sesuai dengan hasil referendum.

Tak hanya dipecat, Puigdemont juga terancam diadili atas tuduhan pemberontakan. Terkait kemungkinan tersebut, Francken mengaku tak yakin Spanyol akan memberlakukan sistem peradilan yang baik bagi Puigdemont.

Melihat gejala tersebut, Francken tak menutup kemungkinan Belgia memberikan suaka bagi Puigdemont jika sang mantan presiden Catalonia itu meminta.

"Melihat tekanan dari Madrid dan ancaman hukuman penjara, pertanyaan besar apakah dia masih memiliki kesempatan berkata jujur di hadapan pengadilan," ujarnya kepada AFP.

Esteban Gonzalez Pons selaku juru bicara partai berkuasa di Spanyol, Partai Populer, mengatakan bahwa komentar Francken itu tidak dapat diterima.

"Itu adalah tuduhan serius terhadap sistem hukum Spanyol yang harus segera dikoreksi. [Francken] melanggar prinsip solidaritas dan kerja sama loyal antara negara anggota Uni Eropa," demikian bunyi pernyataan resmi Pons.

Perdana Menteri Belgia, Charles Michel, pun angkat bicara dan mengatakan bahwa memberikan suaka kepada Puigdemont sama sekali tidak ada dalam agenda negaranya.

"Saya meminta Theo Francken tidak menyiramkan minyak ke api yang sudah membara," tutur Michel kepada kantor berita Belga.

Sementara itu, Wakil PM Belgia, Alexander De Croo, melontarkan komentar lebih pedas dengan mengatakan bahwa pernyataan Francken tersebut "tidak pintar."

"Komentar seperti ini tidak membantu dan tidak mewakilkan posisi pemerintah. Kita harus menenangkan warga, bukan menyulut emosi mereka," kata De Croo.

Komentar Francken ini memang sangat berbeda dengan para pejabat di Belgia, juga sebagian besar pemimpin negara-negara anggota Uni Eropa yang sangat jarang dan berhati-hati menyatakan pendapatnya mengenai isu pemisahan diri Catalonia dari Spanyol ini.

Permasalahan ini mulai mengemuka setelah Catalonia menggelar referendum kemerdekaan pada 1 Oktober lalu. Hasil referendum menunjukkan sebagian besar warga Catalonia memilih untuk merdeka dari Spanyol.

[Gambas:Video CNN]

Namun, Puigdemont masih sempat menawarkan dialog dengan pemerintah pusat, yang kemudian ditolak mentah-mentah karena referendum itu dianggap tidak sesuai dengan konstitusi.

Setelah diberi waktu oleh Perdana Menteri Spanyol, Mariano Rajoy, untuk membatalkan deklarasi kemerdekaan, Puigdemont tetap teguh pendirian.

Spanyol pun akhirnya mengambil keputusan sesuai dengan Pasal 155 Konstitusi yang memungkinkan perdana menteri mencabut otonomi Catalonia dan mengambil alih daerah tersebut. (has)

Let's block ads! (Why?)