Aung San Suu Kyi Abaikan Desakan DK PBB soal Rakhine

Jakarta, CNN Indonesia -- Myanmarmengecam kritik dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB). Desakan DK PBB kepada pemerintah Myanmar untuk menghentikan penggunaan kekuatan militer secara berlebihan di Rakhine, malah dianggap bakal mengganggu upaya repatriasi etnis Rohingya dari Bangladesh.

“Pernyataan Kepresidenan DK PBB berpotensi mengganggu negosiasi bilateral yang sedang berlangsung lancar dan cepat,” kata kantor pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi dalam sebuah pernyataan, Rabu (8/11).

Pemimpin yang baru dua tahun memerintah Myanmar itu menyebutkan bahwa masalah etnis Rohingya hanya dapat diselesaikan secara bilateral.

Ratusan ribu etnis Rohingya melarikan diri dari kekerasan militer di Rakhine ke perbatasan Bangladesh sejak akhir Agustus lalu. Sebelumnya, DK PBB mendesak agar Suu Kyi berhenti menggunakan kekuatan militer berlebihan di wilayah yang mayoritas dihuni etnis beragama muslim itu.

"Kami mendorong Myanmar agar segera memulihkan pemerintahan sipil dan menegakkan hukum dengan menghormati hak-hak asasi manusia," kata DK PBB, seperti dilaporkan Reuters, Selasa (7/11).

Myanmar menjadi sorotan dunia sejak konflik kemanusiaan kembali memburuk di Rakhine akhir Agustus lalu. Krisis itu dipicu bentrokan antara kelompok bersenjata dan militer Myanmar pada 25 Agustus hingga menewaskan sedikitnya 1.000 orang khususnya etnis minoritas Rohingya.

Sejak 10 minggu terakhir PBB terus mengungkapkan kekhawatirannya terkait krisis yang disebut sebagai "contoh klasik upaya pembersihan etnis." Badan dunia itu terus mendesak Myanmar untuk menjamin akses kemanusiaan serta mengizinkan media mengunjungi pusat konflik di Rakhine.

Myanmar diminta bekerja sama dengan seluruh instrumen dan mekanisme PBB untuk menyelesaikan krisis. PBB mendesak agar Suu Kyi lebih terbuka dan transparan terkait investigasi atas dugaan pelanggaran HAM secara transparan.

DK PBB menyatakan keprihatinannya atas laporan pelanggaran HAM di negara bagian Rakhine, termasuk [pelanggaran yang dilakukan] oleh pasukan keamanan Myanmar terhadap warga minoritas, terutama Rohingya.

Pernyataan itu digagas Perancis dan Inggris sebagai respons lanjutan DK PBB terhadap tragedi kemanusiaan di Rakhine. Semula, kedua negara mendorong DK PBB untuk mengadopsi sebuah resolusi, yang lebih keras.

Namun, mereka khawatir usulan itu akan diveto oleh Rusia dan China, sekutu Myanmar. Pernyataan Kepresidenan dianggap lebih lunak ketimbang resolusi. Sebagai jalan tengah, 15 negara anggota DK PBB pun akhirnya menyepakati pernyaataan resmi itu dengan suara bulat.

Baru-baru ini, Suu Kyi baru-baru ini menyatakan Myanmar bersedia menerima kembali para pengungsi Rohingya yang ingin kembali ke kampung halamannya. Tetapi mereka harus melalui proses verifikasi.

Peraih Nobel Perdamaian itu menuturkan negosiasi repatriasi pengungsi dengan Bangladesh masih terus berjalan. Menteri Luar Negeri Bangladesh Abul Hassan Mahmood Ali juga diundang ke Myanmar pada 16-17 November guna melanjutkan pembicaraan tersebut. (nat)

Let's block ads! (Why?)