Veto AS Gagalkan Resolusi DK PBB soal Yerusalem

Jakarta, CNN Indonesia -- Amerika Serikat (AS) memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) yang menolak keputusan Presiden Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Yerusalem.

Rancangan resolusi itu didukung seluruh anggota DK PBB, kecuali AS yang memiliki hak veto.

Veto yang dikeluarkan Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley menunjukkan Washington bersikukuh memindahkan kedutaannya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Keputusan Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel juga mengabaikan sejumlah resolusi DK PBB, yang mengecam Israel soal Yerusalem.

"Hari ini demi tindakan sederhana untuk memutuskam dimana kami menempatkan kedutaan, Amerika Serikat terpaksa membela kedaulatan, sejarah akan merefleksikan apa yang kami lakukan dengan sangat bangga," kata Haley setelah voting di DK PBB seperti dilaporkan CNN, Senin (18/12).

"Hari ini demi mengakui kebenaran mendasar soal Ibu Kota Israel, kami dituduh mengganggu perdamaian. Sejarah akan mencatat bahwa kami menolak tuduhan berlebihan itu. Untuk alasan-alasan ini dan untuk kepentingan terbaik rakyat Israel dan Paletina, Amerika Serikat memveto resolusi ini," kata Halley.

Para pemimpin Palestina mengecam keputusan AS, menyebutnya sebagai bukti bahwa Gedung Putih tak dapat lagi berperan sebagai mediator proses perdamaian Israel-Palestina, karena tidak imparsial.

Juru bicara Otoritas Palestina Presiden Mahmoud Abbas mengatakan veto AS "bertolak belakang dengan resolusi komunitas internasional dan DK PBB, serta bersikap bias soal agresi dan penjajahan (Israel)".

[Gambas:Twitter]

Nabil Abu Rudeineh mengatakan veto itu akan mengisolasi Amerika Serikat, menyebutnya sebagai provokasi terhadap komunitas internasional.

Para pejabat Palestina yang telah menduga AS bakal memveto resolusi DK PBB, telah mnegubah fokus ke Majelis Umum PBB, di mana setiap anggota memiliki satu suara dan tidak satu negara pun, bahkan AS yang dapat memveto sebuah resolusi.

Meski resolusi Majelis Umum PBB tidak sekuat resolusi DK PBB, namun ha, itu menunjukkan konsensus internasional melawan klaim sepihak Presiden Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel 6 Desember lalu.

(nat)

Let's block ads! (Why?)