Protes Kampanye Hitam Sawit, RI Akan Kontak Menlu Uni Eropa

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi berencana menghubungi Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Keamanan, Federica Mogherini, guna membicarakan keputusan blok itu untuk menghapus penggunaan biodiesel dari kelapa sawit.

Juru bicara Kemlu RI, Arrmanatha Nasir, mengatakan keputusan parlemen Eropa tersebut sangat diskriminatif, proteksionis, dan tidak sesuai dengan prinsip perdagangan bebas yang selama ini dipromosikan negara Barat.

“Ini langkah diskriminatif dan proteksionis terhadap produk sawit. Tentunya ibu Menlu berencana berkomunikasi dengan Menlu UE terkait hal ini,” kata Arrmanatha di Jakarta, Jumat (19/1).

Arrmanatha menuturkan, dalam komunikasi itu, Retno akan menegaskan kembali sikap Indonesia mengenai produk kelapa sawit kepada negara Eropa.

Pernyataan itu diungkapkan Indonesia untuk menanggapi langkah perlemen Uni Eropa mengesahkan proposal bertajuk Report on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the Promotion of the use of Energy from Renewable Sources dalam pemungutan suara di kantor Parlemen Eropa, Perancis, Rabu (17/1).

Proposal energi tersebut mengatur bahwa negara Uni Eropa akan menggunakan sedikitnya 35 energi terbarukan dari keseluruhan penggunaan energi pada 2030.

Tak hanya itu, proposal tersebut juga menghapus dan tidak lagi menganggap produk biodisel atau bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup dan tanaman seperti kelapa sawit sebagai sumber energi terbarukan.

Dengan begitu, penjualan serta penggunaan produk sawit di Eropa akan semakin terbatas. Benua Biru itu selama ini menjadi importir terbesar minyak sawit Indonesia salah satu negara produsen minyak sawit terbesar di dunia.

Menurut Arrmanatha, langkah Uni Eropa tersebut sama dengan praktik kampanye hitam terhadap produk kelapa sawit.

Ia juga mengatakan keputusan Eropa tersebut kontradiktif dengan upaya blok itu mendukung program pembangunan berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (SDGs) untuk mengentaskan kemiskinan global.

“Keputusan Eropa ini sama saja menyalahi SDGS terkait aspek pengentasan kemiskinan, padahal mereka tahu bahwa hampir 17 juta orang lebih di Indonesia yang sebagian besarnya merupakan petani kecil sangat mengandalkan komoditas sawit ini,” kata Arrmanatha. (has)

Let's block ads! (Why?)