Di DK-PBB, Menlu RI Bahas Peran Perempuan Pasukan Perdamaian

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan pentingnya peningkatan keterlibatan perempuan dalam pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-bangsa(PBB).

Menurut Menlu RI, perempuan lebih mudah untuk memenangkan hati dan pikiran masyarakat lokal dan lebih efektif dalam melindungi masyarakat sipil dari eksplotasi seksual dan tindakan kekerasan.

"Jumlah pasukan perdamaian perempuan dalm misi Pemeliharaan Keamanan PBB harus ditingkatkan, mengingat lebih mudah bagi perempuan untuk memenangkan hati dan pikiran masyarakat lokal dan lebih efektif dalam melindungi masyarakat sipil dari eksplotasi seksual dan tindakan kekerasan," kata Menlu Retno dalam Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB (DK PBB), "Collective Action to Improve UN Peacekeeping Operations" di Markas Besar PBB, New York, Rabu (28/3).

Menlu RI diberi kesempatan sebagai pembicara pertama setelah 15 negara anggota DK PBB berbicara.

Sebagai koordinator ASEAN untuk DK-PBB, Menlu RI menyampaikan pidatonya, baik atas nama ASEAN maupun dalam kapasitas sebagai Indonesia.

Untuk pertama kalinya, ASEAN sebagai organisasi kawasan, menyampaikan pidato di depan DK PBB.

Mewakili ASEAN, Menlu RI menyampaikan pentingnya reformasi DK PBB yang harus ditujukan untuk meningkatkan kinerja dan kapasitas serta proses pengambilan keputusan di lapangan.

Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB (DK PBB), “Collective Action to Improve UN Peacekeeping Operations”, di hadapan 15 (lima belas) Anggota Dewan Keamanan (DK) PBB dan seluruh peserta debat, di Markas Besar PBB, New York, Rabu (28/3).Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB (DK PBB), “Collective Action to Improve UN Peacekeeping Operations” di Markas Besar PBB, New York, Rabu (28/3).

Foto: Kemenlu RI
Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB (DK PBB), “Collective Action to Improve UN Peacekeeping Operations” di Markas Besar PBB, New York, Rabu (28/3).

Retno juga menekankan agar sumber pendanaan operasi pasukan perdamaian harus memadai. Menlu RI juga menegaskan bahwa keamanan dan keselamatan pasukan perdamaian menjadi tanggung jawab bersama negara anggota PBB, sehingga harus selalu diperhatikan.

Retno juga menyatakan pentingnya membuat terobosan baru dalam memastikan keamanan dan keselamatan pasukan perdamaian di lapangan. "Pasukan Keamanan PBB tidak bisa lagi biasa-biasa saja, mereka harus terlatih, memiliki peralatan lengkap dan sumber daya yang cukup," kata Retno.

Menlu RI menekankan pengembangan kapasitas yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan menjadi keharusan. Inovasi dalam pembelian peralatan untuk misi Pemeliharaan Perdamaian PBB termasuk pengunaan industri strategis dari negara berkembang juga perlu ditingkatkan.

Menlu RI juga menegaskan pentingnya peningkatan kemitraan dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk dengan organisasi regional.

Debat terbuka tersebut diselenggarakan di bawah presidensi Belanda di Dewan Keamanan PBB. Pertemuan dipimpin oleh Perdana Menteri Belanda dan Sekjen PBB selaku pemapar. Tercatat 13 pejabat setingkat Menteri serta 69 negara anggota PBB ikut serta dalam debat terbuka ini.

Tema debat terbuka yang diusung Belanda dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya jumlah korban pasukan perdamaian PBB yang disebabkan berbagai serangan dan ancaman kemananan terhadap misi PBB.

Tercatat 57 korban selama tahun 2017 dan merupakan jumlah terbesar selama dua dekade. Selain itu debat juga mencoba untuk membahas proses politik bagi penyelesaian konflik di berbagai Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB. Indonesia mengajukan diri sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020. (nat)

Let's block ads! (Why?)