Singapura Belum Ditawari Jadi Tuan Rumah Pertemuan Kim-Trump

Jakarta, CNN Indonesia -- Singapura belum menerima tawaran resmi untuk menjadi tuan rumah pertemuan antara pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang rencananya digelar Mei atau awal Juni mendatang.

"Saya belum menerima undangan yang menawarkan kami supaya menjadi tuan rumah pertemuan tersebut," ucap Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, Minggu (22/2).

Pernyataan tersebut diutarakan Balakrishnan menanggapi sejumlah laporan bahwa negaranya menjadi salah satu tempat yang dipertimbangkan sebagai lokasi pertemuan bersejarah itu.

Meski begitu, Balakrishnan menegaskan negaranya sangat mendukung pertemuan Trump dan Kim Jong-un. Menurutnya, pertemuan itu bisa menjadi awal perdamaian di Semenanjung Korea, bahkan dunia.

Pada pekan lalu Trump mengatakan tengah mempertimbangkan setidaknya lima lokasi pertemuannya dengan Kim Jong-un. Namun, Presiden AS ke-45 itu tak merinci kelima tempat yang sedang ia pertimbangkan.

Balakrishnan juga enggan berspekulasi Singapura menjadi salah satu dari lima lokasi tersebut atau tidak.

"Tidak, saya pikir itu terlalu jauh. Namun, seperti yang saya katakan sebelumnya, Singapura mendukung pertemuan itu. Kami menyambut baik dialog antara dua pemimpin kunci tersebut. Denuklirisasi di Semenanjung Korea akan menjadi langkah yang sangat positif bagi Asia dan dunia," kata Balakrishnan.

Sejumlah pengamat juga sudah mengantongi beberapa lokasi yang diyakini berpotensi menjadi tempat pertemuan Trump dan Kim Jong-un.

Beberapa lokasi itu meliputi negara Eropa seperti Swedia, Swiss, hingga Finlandia. Selain Singapura, sejumlah negara di Asia lainnya seperti China, Vietnam, Thailand, dan Mongolia juga dinilai sebagai tempat potensial dan netral untuk menjadi tuan rumah pertemuan tersebut.

Meski dianggap netral, sejumlah pihak mengkritik Singapura karena dianggap melanggar resolusi internasion setelah beberapa perusahaannya diduga masih berhubungan dagang dengan Pyongyang.

Sejak Korut meluncurkan uji coba nuklir keenamnya September 2017 lalu, resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memerintahkan anggotanya mengurangi bahkan memutus hubungan dan transaksi dagang dengan negara terisolasi itu.

Balakrishnan membantah tudingan itu dan menegaskan bahwa negaranya menaati seluruh resolusi DK PBB soal Korut.

Dia juga menuturkan pemerintah telah melarang seluruh lembaga keuangan Singapura untuk berbisnis, apalagi menyalurkan bantuan finansial apa pun bagi Korut.

"Perlu dipahami lagi bahwa Singapura merupakan negara kecil yang sangat mematuhi hukum internasional. Hukum internasional terutama yang tertuang dalam DK PBB adalah suci bagi kami. Jadi kami harus mamtuhi itu dan melakukannya," kata Balakrishnan, sebagaimana dikutip The Straits Times. (has)

Let's block ads! (Why?)