AS Cegah PBB Serukan Penyelidikan Independen soal Gaza

Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah diplomat dilaporkan menyebut Amerika Serikat menggagalkan upaya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan penyelidikan independen terkait kematian puluhan warga Palestina dalam unjuk rasa di Jalur Gaza.

Dalam laporan yang dipublikasikan pada Selasa (15/5), AFP tak menyebutkan diplomat mana saja yang dimaksud, maupun menjelaskan secara rinci mengenai peristiwa penjegalan itu.

Draf pernyataan yang batal dirilis itu berbunyi: "DK PBB mengungkapkan kemarahan dan dukanya terhadap pembunuhan warga sipil Palestina yang tengah menggelar protes damai."

"DK PBB menyerukan investigasi independen dan transparan atas tindakan-tindakan ini untuk memastikan pertanggungjawaban." Pernyataan itu semula hendak dilontarkan DK PBB menanggapi laporan yang menyebut bentrokan dengan aparat Israel di Gaza pada Senin menewaskan sedikitnya 55 warga Palestina dan melukai 2.400 lainnya.

Perwakilan Palestina untuk PBB menyebut puluhan korban tewas itu terdiri dari delapan anak-anak di bawah 16 tahun.

Bentrokan terjadi ketika ratusan warga Palestina menggelar protes menentang pembukaan kedutaan besar AS di Yerusalem.

Kericuhan di Gaza terjadi beberapa jam sebelum para pejabat Israel bersama delegasi AS, termasuk putri Presiden Donald Trump dan menantunya, Ivanka Trump dan Jared Kushner, resmi membuka kedutaan di Yerusalem.

Insiden ini menjadi yang paling mematikan dalam sejarah konflik Israel dan Palestina sejak Perang Gaza pecah 2014 silam.

"DK PBB juga turut mengungkapkan keprihatinan luar biasa terhadap ketegangan di wilayah Palestina yang diduduki Israel sejak 1967, termasuk Yerusalem Timur, terutama terkait aksi damai sejumlah pendemo di Jalur Gaza dan kematian sejumlah warga sipil dalam peristiwa itu," bunyi pernyataan DK PBB.

Dalam pernyataannya itu, DK PBB menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan menghindari tindakan-tindakan yang bisa memicu eskalasi dan mengancam keamanan di wilayah itu.

"Dewan Keamanan menyerukan semua negara tidak melakukan tindakan yang bisa memperburuk situasi, termasuk tindakan sepihak atau unilateral yang melanggar hukum dan bisa merusak perdamaian."

DK PBB menyatakan setiap keputusan dan tindakan "yang ditujukan untuk mengubah status Kota Yerusalem tidak memiliki legitimasi di mata hukum." Pernyataan itu merujuk kepada keputusan AS yang memutuskan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel sejak Desember 2017 lalu.

Yerusalem merupakan salah satu sumber konflik berkepanjangan Israel dan Palestina selama ini. Kedua negara berupaya menjadikan kota suci bagi tiga agama itu sebagai ibu kota negara.

(aal)

Let's block ads! (Why?)