Hal ini diungkapkan seorang pejabat pemerintahan dan diplomat senior kepada CNN. Adapun pengumuman resmi terkait Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina atau dikenal dengan UNRWA tersebut diperkirakan bakal dieksekusi dalam beberapa minggu ke depan.
Amerika Serikat telah lama menjadi donor terbesar untuk UNRWA, yang didirikan oleh Majelis Umum PBB pada 1949. AS menyumbangkan lebih dari US$ 350 juta kepada agen tersebut di tahun lalu, tetapi menahan rencana bantuannya di tahun ini.
Pejabat pemerintah mengatakan bahwa keputusan itu dibuat pada pertemuan antara Jared Kushner, menantu Presiden AS Donald Trump sekaligus penasihat senior Gedung Putih dan Sekretaris Negara Mike Pompeo. Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley juga ikut mendorong kebijakan tersebut.
Sementara Gedung Putih hingga kini belum memberikan komentar terkait keputusan ini.
UNRWA menawarkan layanan pendidikan, kesehatan dan sosial di Tepi Barat, Gaza, Yordania, Suriah dan Lebanon untuk pengungsi Palestina. Badan ini melayani pendidikan bagi sekitar 500 ribu anak di hampir 700 sekolah dan menyediakan fasilitas kesehatan bagi 9 juta pasien di hampir 150 klinik kesehatan setiap tahunnya.
Seorang pejabat pemerintah pada awal bulan ini melancarkan kritik pada lembaga tersebut, menyebut UNRWA justru memperburuk krisis pengungsi dan harus diubah sehingga rakyat Palestina dapat mandiri.
Pernyataan itu mengikuti laporan Kebijakan Luar Negeri pada awal Agustus yang mengungkapkan bocoran email di mana Kushner menemukan rekan-rekannya menyalanggunkan wewenangnya melalui lembaga tersebut.
Pada bulan Januari tahun ini, Amerika Serikat mengatakan akan menahan US$ 65 juta, dari kucuran awal U$ 125 juta yang diharapkan akan diserahkan kepada UNRWA pada awal tahun ini. AS mengatakan ingin UNRWA untuk mereformasi dan percaya negara-negara lain harus meningkatkan kontribusinya kepada badan tersebut.
Penghapusan status pengungsi Palestina akan membuat mereka kehilangannya rumahnya, yang saat ini adalah Israel. Ini menjadi langkah yang akan memiliki arti besar bagi 5,3 juta pengungsi Palestina yang terdaftar di UNRWA.
Selama Perang Arab-Israel 1948-1949, yang mengikuti pembentukan Negara Israel, sekitar 700 ribu orang Palestina diusir atau melarikan diri dari rumah mereka, sebuah periode yang oleh orang Palestina disebut "Nakba," atau malapetaka.
Sebagian besar orang Palestina menganggap hak untuk kembali ke rumahnya merupakan hak asasi yang tak dapat dicabut. Status wilayah antara Palestina dan Israel hingga kini sulit untuk mencapai kesepakatan.
Ini akan menjadi kali kedua Trump menunjukkan keberpihakannya kepada Israel setelah sebelumnya mengakui Yerussalem sebagai ibu kota Israel,
Selama beberapa dekade, AS menghindar mendeklarasikan Yerussalem sebagai ibu kota Israel di tengah tak kunjung hadirnya perjanjian perdamaian Israel-Palestina. Namun, Trump membalikkan kebijakan itu pada Desember ketika dia mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Anat Berko, seorang anggota parlemen Israel mendukung langkah AS pada UNRWA dan mengatakan dia berharap negara-negara lain akan mengikutinya.
"Berakhirnya UNRWA akan mengakhiri status 'pengungsi selamanya'. Kami tidak dapat menyelesaikan konflik apa pun dengan definisi pengungsi ini," terangnya.
Sementara dikutip dari Reuters, UNWRA menyatakan kekecewaannya terhadap penghentian bantuan AS dan membantah program mereka cacat.
"Kami menolak kritik bahwa sekolah-sekolah UNRWA, pusat kesehatan, dan program bantuan darurat cacat dan tak dapat diselamatlkan," ujar Chris Gunness, juru bicara Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB dalam pernyataanya di akun Twitter.
Media Israel telah melaporkan kekhawatiran di beberapa kalangan bahwa pemotongan serius terhadap anggaran UNRWA dapat memperburuk ketegangan di tanah di wilayah Palestina dan berdampak pada penyediaan layanan publik dasar, memperkuat tangan kelompok militan Palestina Hamas di Gaza. (agi)
Baca Kelanjutan AS Setop Bantuan Dana untuk Pengungsi Palestina : https://ift.tt/2N4u4esBagikan Berita Ini
0 Response to "AS Setop Bantuan Dana untuk Pengungsi Palestina"
Post a Comment