Kebijakan Plin Plan, Spanyol Bimbang dengan Imigran

Jakarta, CNN Indonesia -- Spanyol menerima imigran yang diselamatkan kapal Aquarius dengan tangan terbuka pada Juni lalu. Namun, pada Agustus Madrid memulangkan lebih dari 100 warga Maroko yang memasuki wilayah laut Ceuta milik negara itu tanpa dokumen resmi.

Perubahan sikap ini menimbulkan pertanyaan terhadap kebijakan imigrasi pemerintah Sosialis Spanyol yang baru. Negara ini sekarang menjadi tujuan favorit warga yang ingin pindah ke Eropa setelah Italia menerapkan kebijakan menolak pendatang tanpa dokumen resmi.

Pemerintah Spanyol sebelumnya dikritik kubu konservatif yang beroposisi ketika bertekad membuka pintu bagi imigran, dan langkah pemulangan migran asal Maroko itu dikritik keras oleh par pegiat dan juga sindiran sarkastis dari pihak seperti menteri dalam negeri Italia Matteo Salvini yang berasal dari kubu ekstrim kanan.

Ketika Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengambil alih jabatan itu dari pesaing kubu konsrvatif Mariano Rajoy pada 1 Juni lalu, dia melakukan kudeta di Eropa dengan mengizinkan kapal Aquarius berlabuh di Valencia.

Kapal amal ini menjadi berita utama di media setelah ditolak berlabuh di Italia dan Malta meski membawa 630 imigran yang diselamatkan dari wilayah lepas pantai Libya.

Saat itu pemerintah Perdana Menteri Sanchez mengumumkan rencana memberi izin para pendatang gelap itu mendapat layanan kesehatan.

Selain itu, pemerintah pimpinannya berencana mencabut kawat berduri yang mengelilingi Ceuta dan Melilla, wilayah Spayol di Maroko.

Tetapi rencana ini dikritik keras oleh oposisi konservatif yang menuduh kubu Sosialis menciptakan "faktor penarik" bagi pendatang gelap dan mendorong perdagangan manusia.

Organisasi Migrasi Internasional mengatakan tahun ini saja lebih dari 32 ribu imigran tiba di Spanyol melalui laut dan daratan, lebih dari dua kali angka tahun di periode yang sama pada 2017.

Setelah kapal Aquarius, satu kapal amal milik LSM Open Arms diizinkan berlabuh tiga kali di sejumlah pelabuhan Spanyol.

Tetapi pada pertengahan Agustus, Madrid memutuskan untuk berunding dengan negara-negara Eropa lain untuk menyebarkan para pendatang yang diselamatkan kapal Aquarius.

Minggu lalu, Spanyol memulangkan lebih dari 100 migran yang memaksakan diri melewati pagar kawat dua lapor di Ceuta ke Maroko. Langkah ini dikecam oleh para pegiat hak asasi manusia.

Pada Rabu (29/8), dua imigran yang diduga pemimpin aksi penyebrangan masal pada akhir Juli ditahan oleh pihak berwenang Spanyol.

"Kami tidak akan mengizinkan migrasi dengan kekerasan yang menyerang negara kami dan pihak keamanan negara kami," ujar Menteri Dalam Negeri Fernando Grande-Marlaska.

Salvini Gembira

Perubahan sikap ini pun didera oleh para pengkritik.

"Pemerintah berlaku benar ketika berubah pikiran," kata Pablo Casado, ketua Partai Popular yang berhaluan konservatif setelah aksi pemulangan para imigran itu.

Sementara itu, pegiat pembela hak kaum migran Helena Maleno mengecam keras langkah pemulangan itu dengan menyebutnya "kebijakan rasis dan bersifat penjajah".

Wakil Perdana Menteri Carmen Calvo menyangkal ada perubahan kebijakan dengan mengatakan bahwa kebijakan imigrasi Spanyol mengikuti dua prinsip "menghormati hak asasi manusia dan keamanan perbatasan".

Pemerintah Spanyol mengumumkan dana tambahan sebesar 18,7 euro untuk membantu Palang Merah mengatasi kedatangan imigran, dan dana tambahan sebesar 6,4 euro untuk membantu anak di bawah umur di Ceuta dan Melilla yang tidak ditemani orang tua atau sanak keluarga.

Gemma Pinyol, pakar migrasi di satu kantor konsultan Instrategies, mengatakan pemerintah "berniat memberi contoh dan memperlihatkan bahwa mereka mengambil keputusan itu agar orang tidak berpikir bahwa Spanyol adalah surga yang bisa dimasuki secara bebas".

Gerakan kanan ekstrim Eropa pun ikut berkomentar atas langkah Spanyol ini.

"Spanyol memperlihatkan kepada kita bagaimana mengatasi pendatang gelap." cuit Alice Weidel dari partai Alternatif Jerman.

Kebijakan Plin Plan, Spanyol Bimbang dengan Imigran

Pemerintah Sosialis Spanyol yang baru kini berupaya meminta negara Eropa lainnya ikut bertanggung jawab atas nasib imigran gelap yang diselamatkan dari laut. (AFP/Angelos Tzortzinis)

Menteri Dalam Negeri Italia Matteo Salvini juga bereaksi dengan penuh suka cita atas keputusan Spanyol itu.

"Jika Spanyol melakukan itu, semua tidak menentang. Tetapi jika saya mengusulkannya, saya disebut rasis, fasis dan tidak berperikemanusiaan," ujar Salvani di akun twitternya.

Pinyol memandang warga terlalu cepat menyimpulkan bahwa akan ada perubahan radikal dari pemerintah konservatif pimpinan Mariano Rajoy sebelumnya. Pemerintahan Rajoy tidak memenuhi komitmen terhadap masalah imigrasi.

Mahkamah Agung bahkan memerintahkan negara untuk menerima lebih banyak pengunsi setelah mengeluarkan putusan bahwa pemerintah hanya menerima kurang dari 13 persen pencari suaka dari jumlah yang dijanjikan oleh Rajoy pada 2015.

"Perubahan yang terjadi adalah meminta Eropa untuk ikut lebih bertanggung jawab," kata Pinyol.

Tetapi "jika Spanyol mengatakan itu dan tidak didengar, langkah ini akan percuma."

Pinyol juga mengatakan pemerintah Spanyol belum mempersiapkan diri dengan baik untuk menerima para pendatang itu.

"Sistem penerimaan harus diperbaharui. Pusat-pusat penerimaan pendatang di Ceuta dan Melilla memang terlalu padat," katanya. (yns)

Let's block ads! (Why?)