Batasi Gerak Pemberontak, Myanmar Blokir Internet di Rakhine

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Myanmar dilaporkan memblokir akses internet di negara bagian Rakhine dan sekitarnya sejak tiga hari terakhir. Hal ini terkait dengan kondisi keamanan setempat yang rawan akibat keberadaan kelompok bersenjata setempat.

Kementerian Perhubungan dan Komunikasi Myanmar (MoTC) memerintahkan seluruh operator ponsel pada Jumat pekan lalu untuk menangguhkan akses internet di sembilan kota di seluruh Rakhine dan tetangganya, negara bagian Chin.

Rakhine merupakan wilayah konflik di mana persekusi menargetkan Rohingya dan etnis minoritas lainnya sempat memburuk pada 2017 lalu.

"Atas dasar permintaan, MoTC merujuk pada gangguan keamanan dan ketertiban serta layanan internet untuk memetakan sejumlah aktivitas ilegal," papar salah satu operator ponsel, Telenor Myanmar, melalui sebuah pernyataan, Minggu (23/6).

Keputusan itu dibuat berdasarkan Undang-Undang Telekomunikasi dan mendesak semua operator seluler untuk menjalankan perintah tersebut selama periode yang belum ditentukan.

Perintah itu dijalankan ketika pemerintah Myanmar masih menjadi sorotan lantaran dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan militer terhadap etnis minoritas dan Rohingya di Rakhine sejak pertengahan 2017 lalu.

Pemberontak etnis Rakhine menuntut otonomi lebih besar dari pemerintah pusat, dan menuduh militer Myanmar telah melakukan penangkapan sewenang-wenang hingga pembunuhan terhadap warga lokal.

Sekitar April lalu, militer Myanmar dilaporkan menembak mati enam tahanan etnis Rakhine tanpa proses hukum yang jelas.

Meski tak banyak yang memiliki komputer, penduduk Rakhine menuturkan pemblokiran akses internet ini benar-benar memutus mereka dari dunia luar.

"Kami tidak punya akses internet sama sekali. Kami menggunakan internet untuk berbagi informasi melalui (aplikasi pesan) Viber," papar Kyaw Soe Moe, kepala desa Inn Din di Rathedaung kepada AFP.

Selain penduduk lokal, otoritas setempat juga terkena dampak pemblokiran akses internet tersebut. Seorang perwira kepolisian di Kota Mrauk U menuturkan komunikasi cukup terhambat akibat pembatasan tersebut.

Sejumlah pertempuran sengit antara kelompok militan di Rakhine dan aparat sempat terjadi di Mrauk U dalam beberapa waktu terakhir.

"Kami harus menggunakan telepon, SMS dan faksimili untuk melapor dan berkoordinasi dengan kantor pusat. Pertempuran masih berlangsung di sini setiap hari," ucap petugas kepolisian yang tak ingin disebutkan identitasnya itu. (rds/ayp)

Let's block ads! (Why?)