Rakyat Haiti Demo Besar Tuntut Presiden Mundur

Jakarta, CNN Indonesia -- Ribuan warga Haiti masih berdemonstrasi memenuhi jalan-jalan di ibu kota Port-au-Prince, sejak Minggu (9/6) pekan lalu. Mereka menuntut pengunduran diri Presiden Jovenel Moise karena dugaan penggelapan uang.

Para demonstran yang sebagian besar adalah anak muda memenuhi jalan-jalan pusat kota. Aksi demonstrasi ini didalangi oleh kelompok masyarakat sipil dan partai-partai oposisi yang menentang Moise pada pemilu 2017 lalu.

Seperti dilansir Reuters, Selasa (11/9), mereka juga mendirikan penghalang di jalan raya berupa ban-ban yang dibakar tanpa menghiraukan keberadaan pihak kepolisian yang sedang berjaga.

Setidaknya dua bangunan dekat markas kepolisian ikut terbakar akibat aksi massa tersebut.

"Kami menuntut agar semua dana pemborosan (publik) diadili dan dihukum, aset mereka disita dan dikembalikan ke negara untuk proyek-proyek pembangunan yang serius, dan presiden harus mengundurkan diri dan menyerahkan dirinya," ujar seorang pemimpin demonstrasi bernama Velina Charlier.

Menurut laporan hakim pengadilan tinggi, Moise diduga terlibat penggelapan uang dengan mengambil dana bantuan dari Venezuela yang seharusnya digunakan untuk perbaikan jalan.

Uang yang digelapkan itu diduga berasal dari program bantuan perusahaan minyak Petrocaribe. Korporasi patungan antara negara-negara kawasan Karibia dengan Venezuela juga ikut terganggu oleh tuduhan tindak korupsi sejak pendiriannya pada 2008 silam.

Laporan dari hakim tersebut memberikan sejumlah contoh kasus korupsi dan kepengurusan negara yang keliru.

Pada 2014, pihak otoritas Haiti sempat menandatangani kontrak dengan perusahaan Agritrans dan Betexs guna menjalankan proyek perbaikan jalan. Keduanya ternyata memiliki nomor pajak dan personel yang sama.

Sebelum menjabat pada 2017, Moise sempat memimpin proyek Agritrans dan menerima dana lebih dari US$700 ribu (Rp 9.9 miliar). Ternyata proyek tersebut malah mangkrak dan lahannya dialihkan menjadi kebun pisang.

Sementara, skandal Petrocaribe memunculkan pertanyaan parlemen negara pada 2016 dan 2017. Atas desakan rakyat, Pengadilan Tinggi Auditor akhirnya menyelidiki bagaimana dana sebesar US$1.6 miliar dari Venezuela dihabiskan dengan mengganti tim administrasi Haiti.

Sebelumnya, sekitar tujuh orang tewas dalam aksi demo yang diikuti tindak kekerasan pada Februari lalu yang akhirnya menjatuhkan pemerintahan pada masa itu. Alhasil, tidak ada kabinet baru yang dibentuk, tidak ada anggaran negara yang disetujui, ataupun kepastian kapan pemilihan legislatif akan dilaksanakan.

Peristiwa ini terjadi di tengah krisis ekonomi yang terus melanda Haiti di mana tingkat inflasi saat itu di atas 17 persen, mata uang negara mengalami devaluasi, serta banyak dari warganya yang kekurangan kebutuhan pokok. (ajw/ayp)

Let's block ads! (Why?)