Diancam Duterte, Koran Filipina Dijual

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemilik surat kabar ternama Filipina, Harian Inquirer, berencana menjual kantor medianya tersebut, berselang beberapa bulan setelah mendapat ancaman dari Presiden Rodrigo Duterte, usai mengkritik kampanye anti-narkoba pemerintah.

Marixi Prieto, ketua Inquirer Group, mengatakan asosiasi perusahannya telah memutuskan mengeluarkan bisnis surat kabar tersebut dan tengah bernegosiasi untuk menjualnya kepada Ramon Ang, kongomerat utama dari San Miguel Corp.

Ang juga dikabarkan merupakan salah satu pendonor tim kampanye Duterte saat pemilu tahun lalu.

“Keputusan keluarga Prierto untuk melakukan divestasi setelah 25 tahun adalah keputusan strategis bisnis yang diyakini bisa meningkatkan peluang dan perkembangan Inquirer,” kata surat kabar itu dalam sebuah pernyataan, Senin (17/7).

“Kami yakin bahwa pak Ang akan menjunjung tinggi komitmen Inquirer Group dengan tetap menerapkan standar jurnalisme tinggi,” tutur Prierto menambahkan.

Sementara itu, Ang mengatakan telah menerima tawaran tersebut, meski tak memberikan rincian lebih lanjut. Baik Ang maupun Prierto juga tak mengangkat isu perselisihan media tersebut dengan Duterte.

“Kami akan terus mempertahankan standar jurnalistik tinggi dan membuat perbedaan dalam masyarakat,” kata Ang melalui sebuah pernyataan.

Pada Maret lalu, Duterte menyerang Inquirer dan stasiun televisi ABS-CBN dengan menyebut mereka sebagai “anak pelacur”.

Dia memperingatkan kedua media tersebut akan mendapatkan karma lantaran telah menudingnya melakukan dugaan pelanggaran HAM melalui kampanye anti-narkobanya.

Eks Wali Kota Davao itu bahkan mengancam akan menggunakan media pemerintah untuk mempermalukan keluarga para pemilik media tersebut.

“Saya tidak mengancam mereka, tapi suatu hari nanti karma mereka akan datang,” tutur Duterte. “Mereka tidak tahu malu, dasar wartawan-wartawan pelacur!"seperti dikutip AFP.

Sejak berkuasa sekitar pertengahan tahun lalu, Duterte telah menerapkan perang melawan narkoba. Dia memberikan kewenangan bagi polisi untuk membunuh kriminal narkoba.

Sejak saat itu, 2692 orang dilaporkan tewas di tangan polisi Filipina dalam operasi anti-narkoba. Sementara, sekitar 1847 orang dibunuh oleh pihak yang tidak bisa ditentukan.

Sementara itu, sedikitnya 5500 terduga kriminal narkoba tewas tanpa melalui proses hukum jelas, di saat penyelidikan berlangsung.

Beberapa komunitas internasional telah melayangkan kecaman dan keprihatinan terhadap kampanye anti-narkoba ini.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan telah lama meminta akses bagi tim pelapor khususnya untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM di Filipina tersebut.

Namun, Duterte menolak memberi akses bagi PBB untuk menyelidiki dugaan tersebut.

(les)

Let's block ads! (Why?)