Presiden Trump Kembali Larang Transgender Masuk Militer AS

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Donald Trump mengumumkan pada Rabu (26/7) bahwa ia berencana untuk mengembalikan lagi pelarangan terhadap transgender masuk militer AS, melayani dalam 'kapasitas apapun'.

Keputusan itu, kata ia, diambil setelah berkonsultasi dengan para Jenderal dan pakar di bidang militer. Trump menyampaikan keputusannya ini via akun Twitternya @realDonaldTrump.

Dilansir dari CNN, keputusan Trump tersebut berkebalikan dengan kebijakan yang diambil Kepala Departemen Pertahanan di bawah Presiden Barack Obama yang masih dalam tahap peninjauan akhir yang mengijinkan transgender masuk militer AS.

Sementara, Kepala Dephan James Mattis bulan lalu mengatakan bahwa ia menunda penetapan rencana perijinan transgender bergabung di militer AS.

[Gambas:Twitter]

[Gambas:Twitter]

[Gambas:Twitter]

"Setelah berkonsultasi dengan Jenderal dan pakar militer, pemerintah AS tidak akan menerima atau mengijinkan Transgender melayani dalam kapasitas apapun di militer AS," ungkap Trump dalam seri tweetnya pada Rabu (26/7) pagi waktu setempat.

"Militer kita mesti fokus pada hal-hal yang tegas dan kemenangan bukan terhalang oleh biaya medis yang besar dan gangguan yang dibawa oleh transgender ke dalam militer. Terima kasih."

Ash Carter, Kepala Dephan di masa Obama mengakhiri pelarangan terhadap Transgender di militer AS pada 2016, akan tetapi memberi catatan bahwa keputusan itu dapat ditinjau ulang setelah masa satu tahun. Untuk menentukan apakah Pentagon dapat memutuskan menerima rekrutmen transgender di militer atau sebaliknya.

Pada malam tenggat waktu masa penetapan itu, Mattis mengumumkan bahwa ia menunda implementasi dari kebijakan baru, sembari mengatakan ia butuh waktu tambahan.

"Sejak menjadi Kepala Dephan, saya memberi penekanan bahwa Departemen Pertahanan mesti melakukan pertimbangan bagi kebijakan dengan memenuhi satu standar kritik: apakah kebijakan itu mempengaruhi kesiapan dan berdampak merugikan pasukan?' ungkap Mattis dalam memonya akhir bulan lalu.

"Selain itu, apakah keputusan itu akan memengaruhi militer AS dalam membela atau mempertahankan negara? Ini yang akan menjadi pijakan dalam memberikan akses pada transgender dalam militer AS."

Study Rand Corp. 2016 yang diusung Dephan menemukan bahwa memberi kesempatan pada transgender membawa 'dampak kecil' pada kesiapan dan biaya perawatan kesehatan, karena jumlah mereka yang hanya sedikit dari total 1,3 juta anggota militer AS.

Studi ini juga menempatkan jumlah transgender di militer hanya berkisar antara 1.320 dan 6.630 orang. Operasi kelamin tidak banyak terjadi di masyarakat AS, dan study RAND mengestimasi kemungkinan 30 sampai 140 treatment hormon di militer per tahun, dengan 25 hingga 130 yang menjalani operasi kelamin di antara anggota aktif.

Biaya yang dikeluarkan pun berentang dari US$2,4 juta dan US$8,4 juta, jumlah yang 'proporsinya sangat kecil' dari total biaya kesehatan militer AS.

Tanggapan publik

Pengumuman akan keputusan baru Trump ini mendapat kritik tajam dari grup aktivis LGBT dan hak asasi manusia.

The American Civil Liberties Union menyebut keputusan itu 'memalukan dan menyedihkan', dan mengungkapkan akan memberikan perlawanan terhadap keputusan tersebut.

"Mari kita perjelas. Ini telah dijelaskan dalam berbagai studi dan konsensus yang juga jelas: bahwa tak ada kaitan antara biaya dan kesiapan militer dengan perijinan bagi transgender untuk turut berjuang membela negaranya. Presiden sedang mencoba langkah politik murahan terhadap personel militer yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk negara ini," ungkap Joshua Block, pengacara senior ACLU's LGBT & HIV Project.

Politisi Dan Kildee, dari Michigan, yang juga wakil kongres kaukus LGBT menyebut keputusan Trump 'menampar wajah ribuan transgender AS yang kini berada dan melayani militer AS' dan mengatakan itu 'melemahkan kesiapan militer AS.'

"Siapa pun yang mengenakan seragam AS dan mempertaruhkan nyawa mereka dalam melayani negara ini mestinya dirayakan sebagai seorang patriot, terlepas dari apapun jenis kelaminnya. Keputusan diskriminatif ini akan membuat Amerika makin kurang aman," ujar Kildee.

Sebelumnya, pemerintahan Obama mendapat kritik dari konservatif ketika mengijinkan transgender masuk militer AS, beberapa anggota Kongres dari Partai Republik kemudian mendorong Trump untuk mengembalikan lagi larangan ini dengan alasan keputusan itu tidak sesuai dengan kepentingan pertahanan AS.

Keputusan Presiden Trump ini justru berkebalikan dengan kampanye retoriknya 2016 lalu, ketika ia mengatakan menjadi pembela terdepan bagi komunitas LGBT, dan bahkan mengklaim lebih baik dari lawan politiknya saat itu Hillary Clinton.

Trump juga mengungkap tragedi di kelab gay di Orlando, Florida sebagai kesempatan untuk menjangkau dan menarik hati para komunitas LGBT dan menjanjikan akan menjadi teman baik bagi komunitas tersebut. (rah)

Let's block ads! (Why?)