Militer Jepang Minta Anggaran Rp2,1 Triliun Hadapi Korut

Kementerian Pertahanan Jepang meminta anggaran US$160 juta atau Rp2,1 triliun pada Kamis (31/8). Angka yang memecahkan rekor tertinggi itu diminta untuk untuk meningkatkan jangkauan militer di Asia Timur, menangkal kekuatan China yang semakin berkembang dan menghadapi ancaman Korea Utara.

Jika disetujui, permohonan anggaran dengan peningkatan sebesar 2,5 persen dari tahun sebelumnya ini akan menjadi penambahan keenam berturut-turut di bawah pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe. Sebelumnya, anggaran Jepang mencapai angka $48 juta atau setara Rp640 miliar.

Anggaran itu bakal digunakan untuk meningkatkan pertahanan peluru kendali, membeli enam jet tempur siluman F-35, empat helikopter pengangkut pasukan V-22 Osprey, sebuah kapal selam dan dua kapal perang kecil.

Sekitar $90 juta dari anggaran peluru kendali itu akan digunakan untuk meneliti rudal hipersonik yang bisa menembus pertahanan lawan dengan cepat.

Sisanya akan digunakan untuk memperluas jangkauan rudal. Teknologi ini berpotensi digunakan untuk membantu mengembangkan senjata serangan.

"Penelitian dan pengembangan itu untuk pertahanan kepulauan," kata seorang pejabat Kementerian Pertahanan, merujuk kepada kepulauan Okinawa dan rangkaian di Laut China Timur, di mana Jepang terlibat dalam sengketa wilayah dengan China.

Anggaran pengembangan rudal itu, meski relatif kecil, dapat memicu kontroversi karena konstitusi Jepang setelah Perang Dunia II membatasi persenjataan yang bersifat menyerang untuk militer.

Sejumlah legislator dari partai penguasa, Partai Demokrat Liberal (LDP), berargumen bahwa Jepang membutuhkan senjata yang bisa menyerang situs-situs rudal Korea Utara untuk menangkal serangan.

Persenjataan Jepang saat ini, termasuk anti-pesawat dan anti-kapal, bisa menempuh jarak kurang dari 300 kilometer.

Sekelompok legislator LDP yang merekomendasikan Jepang untuk memperoleh senjata penyerangan sempat dipimpin oleh Itsunori Onodera sebelum ia menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada Agustus lalu.

Pergeseran besar dalam strategi militer Jepang bakal mendapatkan perlawanan politik yang besar dari pengkritik di Jepang yang menilai kebijakan Abe sudah kelewat batas. Populitas Sang Perdana Menteri pun belakangan ini menurun.

"Menyerang markas lawan untuk merespons serangan tampaknya wajar-wajar saja dilakukan, tapi warga Jepang bakal kesulitan menerimanya di bawah konstitusi yang berlaku saat ini," kata seorang legislator LDP yang enggan disebutkan namanya.

Permintaan anggaran pertahanan itu akan ditinjau oleh Menteri Keuangan yang kemungkinan bakal menghambatnya. Selama ini, kementerian tersebut lebih menginginkan peningkatan anggaran di bidang kesehatan dan kesejahteraan.

(aal)

Let's block ads! (Why?)