Ratusan Ribu Warga Tolak Istri Macron Sandang Status Formal

Lebih dari 160.000 warga Perancis menandatangani petisi online untuk menyatakan ketidaksetujuan mereka jika istri Presiden Emmanuel Macron, Brigitte Macron, menyandang status ibu negara secara formal.

Tuntutan ini datang menanggapi rencana Macron untuk membuat status seorang pendamping presiden sebagai peran formal dalam pemerintahan.

Dalam hukum Perancis, orang yang memiliki peran formal dalam pemerintahan akan diberikan kantor, staf, hingga penjaga keamanan. Semua dana pengadaan sumber daya tersebut akan diambil dari kas negara, yang diperkirakan dapat mencapai 450 ribu euro.

Petisi yang dimuat pada situs change.org sejak dua minggu lalu itu menuntut pemerintah tidak mengeluarkan uang negara untuk menggaji seorang ibu negara.

"Brigitte Macron saat ini telah memiliki tim yang terdiri dari tiga ajudan, dua sekretaris, dan dua penjaga keamanan. Itu sudah cukup," bunyi petisi tersebut yang dikutip AFP pada Minggu (7/8).

Rencana ini muncul di tengah upaya Macron untuk meloloskan hukum "moralitas" yang melarang anggota parlemen Perancis mempekerjakan istri dan anggota keluarganya.

Selain itu, rencana ini juga dilontarkan Macron saat ia baru saja memotong anggaran pertahanan dan militer negara yang memicu banyak kritikan sekitar Juli lalu.

Keputusan Macron itu pun memicu perselisihan dengan pemimpin angkatan bersenjata Perancis, Pierre de Villiers, yang akhirnya mundur dari jabatannya sebagai panglima.

Penghematan anggaran itu pun turut memangkas popularitas Macron yang turun drastis selama satu bulan terakhir, menurut jajak pendapat Ifop.

Jajak pendapat tersebut menunjukkan popularitas Macron turun hingga 10 persen, penurunan reputasi terbesar bagi presiden baru Perancis sejak 1995.

Merujuk pada jajak pendapat yang dipublikasikan di koran Journal du Dimanche itu, hanya 54 persen rakyat Perancis yang puas dengan kinerja Macron pada bulan Juli, turun dari angka kepuasan 64 persen pada Juni lalu. </span> (has)

Let's block ads! (Why?)