Sanksi Baru, PBB Pangkas Ekspor Korut Hingga US$1 Miliar

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjatuhkan sanksi baru bagi Korea Utara, Sabtu (5/8), terkait peluncuran misil yang dilakukan negara paling terisolasi di dunia tersebut.

Sanksi terbaru yang dijatuhkan PBB itu akan memangkas nilai ekspor Korut hingga US$1 miliar atau setara Rp13,3 triliun.

Adapun paket sanksi terhadap rezim Kim Jong-un itu merupakan resolusi yang dirancang Amerika Serikat dan menjadi yang pertama yang dijatuhkan negara adidaya itu, terhadap Pyongyang, di masa pemerintahan Presiden Donald Trump.

Selain itu, untuk pertama kalinya, China ikut menyetujui resolusi yang akan memberatkan sekutu terdekatnya itu.

Dalam resolusi sanksi tersebut, PBB akan melarang seluruh ekspor batu bara, besi dan bijih besi, timah dan bijih timah, serta ikan dan seafood dari Korea Utara. Secara total, sanksi yang diberikan PBB akan memangkas sepertiga nilai ekspor tahunan Korut.

Tidak hanya itu, sanksi tersebut juga melarang Korut menambah jumlah pekerja untuk dikirimkan ke luar negeri, yang menjadi salah satu devisa terbesar bagi rezim Kim.

Sanksi itu juga mencegah perusahaan Korut bekerjasama dengan firma asing, melarang adanya investasi baru untuk kolaborasi yang sudah berjalan dan menambahkan sembilan pejabat Korea Utara serta empat entitas, termasuk bank valuta asing Korut dalam daftar hitam PBB.

Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Nikki Haley mengatakan sanksi tersebut memberikan penalti “tingkat baru” yang akan menjadi “peringatan” bagi Kim.

Jika benar-benar diimplementasikan oleh dua mitra ekonomi utama Korut, China dan Rusia, maka sanksi itu akan membatasi Pyongyang dalam menjalankan ambisi nuklirnya.

Pemberian sanksi terbaru pada Korut ini direncanakan setelah Pyongyang meluncurkan rudal balistik antarbenua (ICBM) pertamanya pada 4 Juli lalu, yang kemudian diikuti peluncuran rudal ICBM lainnya pada 28 Juli.

AS bahkan mengadakan negoisasi pribadi dengan China dan Rusia untuk ikut menyetujui sanksi tersebut. Meskipun begitu, AS masih memberi kelonggaran pada Korut dengan tidak melarang ekspor minyak bumi, yang akan memukul telak ekonomi negara tersebut.

Sejak 2006, saat Korut melakukan uji nuklir pertamanya, PBB sudah menjatuhkan tujuh paket sanksi. Namun, semua itu masih gagal membatasi ambisi Pyongyang mengembangkan rudal dan nuklirnya.

(les)

Let's block ads! (Why?)