Aung San Suu Kyi Undang Kelompok HAM ke Rakhine

Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi mempersilakan komunitas internasional khususnya pemerhati hak asasi manusia untuk melihat sendiri situasi di negara bagian Rakhine yang selama ini menjadi sorotan terkait kekerasan yang menimpa etnis minoritas Rohingya.

"Kami undang kalian semua untuk bergabung, berbicara, dan berdiskusi bersama. Kami juga mengajak kalian semua untuk pergi langsung ke daerah konflik di mana kami bisa menjamin keamanan kalian," ucap Suu Kyi dalam pidato kenegaraannya di depan sejumlah perwakilan diplomatik negara asing di Naypyidaw, Selasa (19/9).

"Kami ingin mengajak kalian semua ke sana agar bisa melihat sendiri situasi yang terjadi di sana [Rakhine] dan berpikir apa yang bisa kalian lakukan untuk menyelesaikan krisis ini," katanya menambahkan.

Pernyataan Suu Kyi ini muncul ia menghadapi banyak desakan untuk memberikan akses penyelidikan dugaan pelanggaran HAM di Myanmar bagi organisasi internasional khususnya tim pencari fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sebab, walaupun Myanmar mengaku telah membuka akses bantuan kemanusiaan bagi sejumlah negara dan organisasi, negara itu masih enggan memberikan akses masuk bagi PBB dan pihak lainnya yang ingin menyelidiki dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan aparatnya.

Sedikitnya 1.000 orang terutama Rohingya dilaporkan tewas sejak kekerasan kembali mencuat di Rakhine sekitar akhir Agustus lalu. Bentrokan terbaru antara militer dan kelompok bersenjata itu pun menyebabkan ratusan ribu Rohingya lainnya melarikan diri ke luar Myanmar.

[Gambas:Video CNN]

Konflik komunal hingga diskriminasi yang menyasar etnis minoritas, tutur Suu Kyi, sebenarnya tak hanya terjadi di Rakhine tapi juga di sejumlah wilayah lainnya di Myanmar.

Karena itu, dalam kesempatan tersebut, peraih nobel perdamaian itu juga meminta pengertian dunia internasional bahwa krisis kemanusiaan ini merupakan masalah yang sangat kompleks sehingga butuh waktu untuk menyelesaikannya.

"Seperti yang Anda ketahui, Myanmar adalah negara yang sangat kompleks. Dan kompleksitas ini diperparah oleh kenyataan bahwa orang-orang di luar sana mengharapkan Myanmar untuk mengatasi seluruh tantangan yang ada dalam waktu sesingkat mungkin," papar Suu Kyi, seperti dikutip Reuters.

"Myanmar adalah negara demokrasi yang masih sangat muda dan rapuh. Belum genap dua tahun pemerintahan sipil Myanmar terbentuk tapi kami harus mengatasi seluruh tantangan sekaligus. Kami tidak bisa hanya berfokus mengatasi satu masalah saja ketika ada banyak masalah lainnya yang terjadi," kata dia.

Lebih lanjut, Suu Kyi pun turut mengecam segala bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di negaranya.

Wanita berusia 72 tahun itu juga mengungkapkan rasa simpati dan kekhawatirannya mengenai banyaknya gelombang pengungsi Rohingya yang melarikan diri ke luar Myanmar.

Suu Kyi bahkan berjanji akan memproses semua pihak yang bertanggung jawab atas segala bentuk pelanggaran HAM di negaranya.

Di saat bersamaan, dia pun mengajak seluruh negara dan pihak yang peduli untuk membantu Myanmar menjamin keamanan dan stabilitas bagi seluruh komunitas masyarakat di sana dengan cara yang positif dan konstruktif.

"Tindakan akan dikenakan pada seluruh pihak yang melanggar HAM tanpa pandang agama, status politik, dan ras. Myanmar tidak pernah bertindak halus pada setiap pelanggaran HAM di negara ini," kata Suu Kyi. </span> (stu)

Let's block ads! (Why?)