Inggris Ajak RI Diskusi Krisis Rohingya di Sela Sidang PBB

Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson mengundang Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi berdiksusi mengenai penyelesaian krisis Rakhine, Myanmar, di mana kekerasan militer terhadap Rohingya terus memanas.

Pertemuan singkat itu digelar sehari sebelum Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-72 dilaksanakan di New York, Amerika Serikat.

"Siang ini, RI diundang diskusi luncheon yang digagas Menlu Inggris dan beberapa menlu lainnya. Di situ, kita bahas beberapa isu mengenai krisis di Rakhine state," ucap Retno melalui rekaman video yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (19/9).

Selain Retno dan Johnson, pertemuan itu juga dihadiri sejumlah menlu lainnya seperti dari Turki, Malaysia, China, Australia,Swedia, Denmark, dan Duta besar AS untuk PBB, Nikki Haley.

"Hadir pula Penasihat Keamanan Nasional Myanmar Thaung Tun dan menteri muda urusan luar negeri Myanmar dalam pertemuan itu," kata Retno.

Saat diskusi, para menlu menyampaikan kekhawatirannya kepada Myanmar terkait krisis kemanusiaan yang berkepanjangan di Rakhine.

Para menlu juga mendesak pemerintahan di bawah pemimpin defacto Myanmar, Aung San Suu Kyi, untuk segera mengimplementasikan rekomendasi Ketua Komisi Hak Asasi Manusia di Rakhine, Kofi Annan, yang dikeluarkan sekitar Maret lalu.

Beberapa rekomendasi itu di antaranya meminta Myanmar menjamin akses kemanusiaan dan media, menjamin keadilan dan penegakkan hukum di Rakhine, mempercepat verifikasi status kewarganegaraan etnis Rohingya, serta menjamin hak-hak mereka sebagai warga negara.

"Selain itu, para menlu juga menekankan kepada Myanmar bahwa penting bagi pemerintahnya untuk segera membuka akses bantuan kemanusiaan ke Rakhine. Sejauh ini, Komite Palang Merah Internasional (ICRC) sudah bisa beroperasi di Myanmar tapi belum bisa menjangkau wilayah-wilayah yang paling terkena dampak krisis," ucap Retno.

[Gambas:Video CNN]

Di sisi lain, tutur Retno, Myanmar juga mencoba menjelaskan perkembangan dan situasi terkini di Rakhine. Dalam pertemuan itu, Myanmar mengatakan kondisi di Rakhine sudah mulai stabil dan kontak senjata pun sudah berhenti.

Selain itu, Retno mengatakan, Myanmar menuturkan pemerintahnya juga sudah mulai membuka akses bantuan kemanusiaan bagi komunitas internasional, termasuk kesanggupan negara itu melibatkan bantuan kemanusiaan PBB.

Kepada Reuters, Penasihat Keamanan Nasional Thaung Tun bahkan membuka kemungkinan pengungsi Rohingya yang kabur ke Bangladesh untuk kembali ke Rakhine, meski dengan proses yang masih harus didiskusikan.

"Kami akan memastikan bahwa setiap orang yang meninggalkan rumah mereka dapat kembali, tapi ini adalah proses yang harus didiskusikan lagi," kata Thun.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap orang yang membutuhkan bantuan kemanusiaan bisa mendapatkannya tanpa diskriminasi. Itu adalah salah satu hal yang kami sepakati," katanya. </span> (has)

Let's block ads! (Why?)