Telepon Trump, Merkel Ikut Desak PBB Beri Korut Sanksi Berat

Kanselir Jerman, Angela Merkel, dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sepakat mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera menjatuhkan sanksi baru bagi Korea Utara setelah Pyongyang mengklaim meledakkan bom hidrogen.

"Dalam percakapan telepon, keduanya sepakat mengartikan uji coba bom hidrogen yang dilakukan Korut kemarin sebagai eskalasi baru dari rezim negara itu yang tidak bisa dibiarkan oleh dunia internasional," tutur juru bicara pemerintah Jerman, Steffen Seibert, melalui pernyataan, Selasa (5/9).

Melanjutkan pernyataannya, Seibert berkata, "Kanselir Jerman dan Presiden AS mengungkapkan pandangan bahwa komunitas internasional harus terus memberikan tekanan pada Korut. PBB pun harus segera menjatuhkan sanksi yang lebih tegas bagi Korut."

Selain mendorong PBB, Seibert mengatakan, Merkel juga akan mendesak Uni Eropa untuk menjatuhkan sanksi yang lebih keras bagi negara paling terisolasi itu.

"Semua ini dilakukan untuk mencegah Korut melakukan pelanggaran hukum internasional dan untuk mencapai solusi damai dalam konflik tersebut," katanya seperti dikutip Reuters.

Sejak 2006 lalu, Pyongyang telah mendapatkan sedikitnya tujuh paket sanksi dari PBB karena ambisi pengembangan nuklir dan rudalnya.

Sanksi terbaru PBB dijatuhkan sekitar awal Agustus lalu, yang memangkas nilai ekspor Korut hingga US$1 miliar atau setara Rp13,3 triliun. Sanksi tersebut dijatuhkan sebagai respons atas uji coba rudal Pyongyang sekitar akhir Juli lalu.

[Gambas:Video CNN]

Meski begitu, sanksi PBB dan sejumlah embargo unilateral dari negara lainnya selama ini dianggap belum bisa membungkam ambisi senjata nuklir rezim Kim Jong-un.

AS pun mulai mempertimbangkan opsi militer untuk membendung provokasi Pyongyang yang dinilai semakin membahayakan.

Menteri Pertahanan AS, James Mattis, bahkan bersumpah Washington akan memberikan respons militer besar-besaran terhadap setiap ancaman Korut terhadap negara dan sekutunya. </span> (stu)

Let's block ads! (Why?)