Anies Pastikan Anggaran Kerja Minim untuk Kegiatan Birokrasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menginstruksikan hanya program-program prioritas yang masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018.

Rancangan KUA PPAS tersebut ssaat ini sedang dibahas di kalangan internal Pemprov DKI yang mencakup satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan tim Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI dengan DPRD DKI.

"Program-program kita bukan untuk kegiatan birokrasi. Program-program kita adalah untuk dirasakan langsung manfaatnya oleh warga," kata Anies usai rapat pengarahan penyusunan KUA-PPAS di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (1/11).

Kegiatan birokrasi yang dimaksudkannya adalah kegiatan internal Pemprov DKI, terutama acara-acara seremonial yang tidak memberikan manfaat untuk warga.

"Jadi saya meminta kepada semua untuk menyisir lagi semua item-item anggaran, memastikan bahwa sepenuhnya dipakai untuk warga," kata Anies.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di awal masa kepresidenan Joko Widodo itu pun menyatakan program DP 0 Rupiah sudah masuk ke dalam anggaran KUA PPAS.

Kemudian, Anies juga meminta agar ukuran program harus proposional dengan masalah yang dihadapi warga ibukota.

"Jakarta ini salah satu kota yang paling tidak aman, apalagi untuk perempuan. Tetapi kalau kita lihat alokasi anggaran untuk itu sangat kecil dan tidak mencerminkan bahwa kita punya masalah dengan keamanan untuk perempuan," kata Anies.

Contoh berikutnya, lanjut Anies, Jakarta masih bermasalah dengan kampung-kampung kumuh dan miskin yang kondisi sanitasinya minim.

"Lihat berapa program pembangunan untuk sanitasi kita, untuk saluran air, untuk jamban, untuk kamar mandi? Sedikit sekali," kata Anies.

Atas dasar itu, Anies berjanji akan menunjukkan keberpihakannya terhadap rakyat kecil melalui program yang masuk ABPD 2018. Pemenang Pilkada DKI Jakarta 2017 itu pun menegaskan ingin memastikan bahwa semua SKPD harus bersedia untuk menggeser anggaran dan mengutamakan program prioritas.

"Kalau kita ingin memprioritaskan pada peningkatan mereka yang marginal, mereka yang tersingkirkan maka harus menggeser sebagian dari anggaran-anggaran yang ada," kata Anies.

Dalam KUA-PPAS untuk APBD 2018, Pemprov DKI telah menyusun program yang totalnya mencapai Rp 74 triliun. Namun, sebelum APBD disepakati, kepala daerah dan DPRD harus membahas rancangan KUA PPAS.

Rancangan tersebut penting untuk penyusunan Peraturan Daerah (Perda) APBD 2018 yang sejatinya harus disepakati akhir Desember 2017, sebagaimana diatur Permendagri 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2018.

(kid)

Let's block ads! (Why?)