DK PBB Gelar Rapat Darurat Bahas Langkah Trump soal Yerusalem

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menggelar sesi darurat hari ini, Jumat (8/11), untuk membahas keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Rapat darurat digagas oleh delapan negara anggota yakni Perancis, Inggris, Italia, Bolivia, Mesir, Swedia, Senegal, dan Uruguay. Pertemuan itu dilaporkan akan dilaksanakan pada sekitar 10.00 waktu New York, AS.

"PBB telah memberikan status legal dan politik, di mana DK PBB telah menyerukan semua negara untuk menghormati keputusan itu. Karena itu kami percaya DK PBB harus menangani masalah ini dengan segera," tutur Wakil Duta Besar Swedia untuk PBB, Carl Skau, kepada Reuters.

Tak hanya rapat darurat, kedelapan negara juga meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk membuka pertemuan hari ini.

Guterres sebelumnya telah mengecam keputusan Trump dengan mengatakan bahwa PBB menentang segala langkah unilateral terkait perubahan status Yerusalem.

Dia mengatakan sengketa status Yerusalem, yang selama ini diklaim Israel dan Palestina sebagai ibu kota, hanya dapat diselesaikan melalui negosiasi langsung antara kedua negara.

"Saat ini, di mana kegelisihan merundung kita, saya ingin menegaskan bahwa tidak ada alternatif lain selain solusi dua negara. Tidak ada rencana B. Saya akan melakukan segalanya untuk mendukung Palestina dan Israel kembali ke jalur perundingan yang semestinya," kata Guterres.

Trump berkeras memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem sebagai bentuk pengakuannya itu.

[Gambas:Video CNN]

Padahal, dunia Arab dan sejumlah sekutu utamanya seperti Perancis, Jerman, Inggris, mengecam tindakan AS karena dianggap bisa merusak proses perdamaian Israel-Palestina.

Keputusan itu pun dianggap menyalahi resolusi internasional yang selama ini menganggap Yerusalem sebagai bagian integral dari wilayah Palestina.

Pada Desember 2016, DK PBB mengeluarkan resolusi 2334 memperjelas perbatasan wilayah Israel dan Palestina atau kerap disebut dengan Garis 4 Juni 1967, termasuk status Yerusalem.

Resolusi itu berhasil diadopsi dengan perolehan 14 suara dan satu suara abstain dari AS. Ini pertama kalinya AS sebagai sekutu Israel tidak memveto resolusi yang memberatkan kawan terdekatnya di Timur Tengah itu.

(aal)

Let's block ads! (Why?)