Dubes RI: AS Veto Sebagian Besar Resolusi DK PBB soal Israel

Jakarta, CNN Indonesia -- Banyak yang yang menyebabkan dunia bereaksi keras terhadap keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Salah satunya membuat Israel makin mendapat dukungan untuk mengambil tindakan ilegal terhadap Palestina.

"Pengakuan AS mengabaikan hak-hak rakyat dan bangsa Palestina bahwa Yerusalem Timur akan menjadi ibu kota mereka," kata Duta Besar RI untuk Palestina dan Yordania, Andy Rachmianto kepada CNN Indonesia, Rabu (20/11).

Sesuai dengan UN Partition Plan 1947, Yerusalem tidak menjadi bagian dari partition plan, dan statusnya berada di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Sejak saat itu, diperkuat dengan sejumlah resolusi Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB, status akhir Yerusalem harus ditentukan melalui negosiasi antara Palestina dan Israel.

[Gambas:Video CNN]

Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel telah melanggar hukum internasional dan mendahului hasil perundingan tentang status akhir Yerusalem.

"Keputusan AS tersebut merupakan keberpihakan AS terhadap Israel yang menganggap Yerusalem sebagai ibu kota yang tak terpisahkan," kata Andy.

Dengan keputusan tersebut, AS dianggap sudah tidak lagi dapat memainkan peran sebagai perantara yang jujur (honest broker) dalam proses perdamaian Timur Tengah.

Sesuai Inisiatif Perdamaian Arab 2002, disepakati bahwa Yerusalem Timur adalah Ibu Kota Negara Palestina jika merdeka nanti.

Menurut Andy, keputusan Trump tersebut diambil sebelum AS mengajukan proposal baru terkait dengan proses perdamaian Timur Tengah.

"Keputusan tersebut semakin memberi legitimasi kepada Israel untuk terus melanjutkan kebijakan okupasi ilegal terhadap Palestina, termasuk kegiatan pembangunan pemukiman-pemukiman baru di wilayah Tepi Barat yang dianggap ilegal oleh resolusi DK PBB nomor 2334 tahun 2016," papar mantan Direktur Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri RI tersebut.

Andy yang pernah bertugas di Kantor Perwakilan Tetap RI untuk PBB New York menyatakan sebagian besar resolusi tentang Israel selalu mendapat veto Amerika Serikat. Sejumlah resolusi DK PBB yang berhasil lolos adalah saat AS memutuskan untuk mengambil sikap abstain.

Antara lain Resolusi 478 tahun 1980 soal status Yerusalem, yang mengecam langkah Israel mengakui Yerusalem sebagai ibu kotanya. Juga Resolusi 2334 tahun 2016 yang menyerukan Israel untuk menghentikan pembangunan pemukiman.

Veto AS terhadap rancangan resolusi DK PBB yang diajukan Mesir telah diantisipasi dalam Deklarasi Istanbul, hasil pertemuan para pemimpin negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), 13 Desember lalu.

Sesuai salah satu butir komunike KTT OKI di Istanbul, karena DK PBB gagal mengadopsi resolusi, Yaman, sebagai Ketua Grup Arab dan Turki sebagai Ketua KTT OKI meminta untuk digelar sidang darurat Majelis Umum PBB dengan mekanisme 'uniting for peace' bersatu untuk perdamaian, sesuai Resolusi Majelis Umum nomor 377A tahun 1950.

Poin-poin Deklarasi Istanbul yang terpenging, selain menyatakan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Palestina adalah meminta semua negara untuk mematuhi Resolusi DK PBB 478 tahun 1980. Yakni tidak mendukung keputusan AS, dan tidak memindahkan misi diplomatiknya ke Yerusalem.

Para pemimpin OKI juga menyerukan DK PBB untuk mengambil tanggung jawab dan mengukuhkan status Yerusalem, mengakhiri penjajahan Israel di Palestina, menjamin perlindungan internasional bagi rakyat Palestina, dan mengimplementasikan serta menghormati seluruh resolusinya tentang Palestina.

Seluruh pemimpin OKI juga menyatakan kesiapan mengajukan pelanggaran AS ke Majelis Umum PBB jika DK PBB gagal meloloskan resolusi.

Resolusi yang diedarkan di antara negara-negara anggota Majelis Umum PBB adalah resolusi yang sama diajukan ke DK PBB. Pemungutan suara dalam sidang darurat Majelis Umum akan digelar di Markas PBB New York, Kamis (21/12) waktu setempat.

(nat)

Let's block ads! (Why?)