Partai Konservatif Austria Gandeng Partai Anti-Imigran

Jakarta, CNN Indonesia -- Austria bakal menjadi negara Eropa Barat pertama, yang menggandeng partai sayap kanan di pemerintahan. Kanselir terpilih Austria Sebastian Kurz mencapai kesepakatan koalisi dengan Partai Kebebasan (FPO), partai sayap kanan yang kental dengan jargon anti-imigrannya, Sabtu (16/12).

Sejak awal terpilih, Kurz, menegaskan pemerimtahan barunya tak akan menggelar referendum keanggotaan Uni Eropa. Hal ini disampaikan Kurz untuk menampik kekhawatiran koalisinya bakal menjadi Neo-Nazi lantaran merangkul FPO yang dibentuk oleh mantan Nazi dan menentang keras keanggotaan Austria di Uni Eropa sejak referendum 1994.

"Kami akan membentuk tim yang kuat," kata Kurz lewat akun Twitter resminya.

[Gambas:Twitter]

Kurz, yang bakal menjadi Kanselir Austria dalam usia 31 tahun, pemimpin termuda di dunia, mengumumkan kesepakatan koalisi itu bersama pemimpin FPO Heinz-Christian Strache, Jumat (15/12) malam. Kesepakatan itu menempatkan partai sayap kanan untuk ketiga kalinya di negeri yang terletak di Pegunungan Alpen tersebut, setelah lebih dari satu dekade menjadi oposisi.

FPO akan mengambil alih sebagian besar posisi keamanan di Austria, seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan. Adapun Partai Rakyat (OVP) yang dipimpin Kurz akan mengendalikan Kementerian Keuangan, Kementerian Kehakiman dan Kementerian Pertanian.

"Tidak ada yang perlu ditakutkan," kata calon Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua FPO, Herbert Kickl, seperti dilaporkan kantor berita Austria, APA. Kicki mengawali kariernya sebagai penulis pidato bagi mendiang Joerg Haider, yang mendukung kebijakan tenaga kerja Adolf Hitler, mantan pemimpin Nazi Jerman.

Kurz akan memimpin pemerintahan sebagai kanselir. Partainya akan mendapat delapan kementerian, termasuk Kantor Kanselir. Adapun FPO mengelola enam kementerian, termasuk kantor Strache sebagai Wakil Kanselir.

Kurz, yang mengawali kariernya sebagai Menteri Luar Negeri berulang kali menyatakan bahwa pemerintahannya bakal pro-Eropa. Partainya memenangkan pemilu 15 Oktober lalu dengan janji akan bersikap keras soal imigran dan mengurangi tunjangan bagi pengungsi. Kurz juga bertekad untuk tidak membiarkan Austria dibanjiri pengungsi seperti pada 2015. Adapun FPO adalah partai peringkat kedua dalam pemilu dengan perolehan suara 27,4 persen.

Baik Kurz maupun Strache sama-sama menentang keanggotaan Turki di Uni Eropa.

Kesepakatan koalisi antara konservatif dan sayap kanan Austria itu disambut baik oleh Marine Le Pen, pemimpin partai sayap kanan Prancis. Le Pen gagal mengalahkan Partai Republik En Marche, partai Presiden Prancis saat ini, Emmanuel Macron pada pemilu April-Mei lalu.

(nat)

Let's block ads! (Why?)