Dikecewakan AS soal Yerusalem, Palestina Berpaling ke Eropa

Jakarta, CNN Indonesia -- Palestinaberharap Uni Eropa dapat berperan lebih besar lagi menjadi mediator proses perdamaian di Timur Tengah, menggantikan Amerika Serikat yang dianggap sudah tidak netral lagi menyusul keputusan sepihak Presiden Donald Trump soal Yerusalem.

Duta Besar Palestina di Indonesia, Zuhair Al-Shun menyatakan negaranya bahkan berharap Uni Eropa bersama negara besar lainnya bisa mengakhiri pengaruh AS yang selama ini mendominasi dunia.

"Kami mengharapkan peran yang lebih kuat dan efektif lagi dari Uni Eropa untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah, bukan hanya sebagai alternatif dari AS," kata Al-Shun di Jakarta, Rabu (24/1), dalam wawancara eksklusif dengan CNNindonesia.com.

"Kami berharap Uni Eropa bersama negara besar lainnya seperti India, China, dan Rusia, bisa berperan lebih kuat lagi menghentikan dominasi AS yang selama ini mengontrol semua kasus dan masalah dunia," lanjutnya.

Awal Desember lalu, Trump membuat gempar tak hanya dunia Muslim, tapi juga negara Barat, karena berkeras mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Trump mendasari keputusannya itu menurut peraturan Kongres AS 1995 yang memerintahkan eksekutif memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Padahal selama ini status kota suci bagi tiga agama itu merupakan salah satu sumber konflik Palestina-Israel dan telah diatur dalam resolusi internasional.

Al Shun mengatakan keputusan AS itu mengejutkan. Sebab, langkah sepihak Washington itu dinilai mengancam stabilitas di kawasan dan merusak prospek perdamaian Palestina-Israel yang mandeg selama puluhan tahun.

"AS seharusnya mainkan peran mediator dan netral, tapi Presiden Trump--yang tidak memiliki hak--malah memberi ibu kota Palestina untuk negara yang menjajah tanah Palestina. Ini melawan semua resolusi PBB dan melawan hukum internasional," ucapnya.

Mantan duta besar Palestina untuk Maroko itu juga mengatakan keputusan AS semakin memperbesar peluang Israel yang sampai saat ini terus menerapkan kebijakan diskriminatif terhadap negaranya, seperti memperluas pendudukan ilegal Yahudi di wilayah Palestina.

Jika terus dibiarkan, tutur Al-Shun, langkah AS dan Israel itu semakin memperkecil peluang Palestina meraih haknya selama ini yakni menjadi negara merdeka dan memiliki tanah sendiri.

Melihat situasi saat ini, dia bahkan menganggap bahwa solusi dua negara bukan lagi jalan keluar yang efektif menyelesaikan konfliknya dengan Israel. Dia melihat solusi satu negara dan satu pemerintah bagi dua bangsa/kelompok merupakan jalan yang lebih realistis.

Mantan Direktur Jenderal Dewan Pusat Organisasi Pembebasan Palesina (PLO) juga meminta komunitas dan organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memaksa Israel menghentikan semua kebijakan diskriminatifnya. Dia juga berharap dukungan internasional tetap mengalir bagi negaranya demi mendorong AS menarik dan membatalkan keputusannya.

"Jelas bahwa dukungan internasional yang ditujukan adalah untuk melawan keputusan Presiden Trump khususnya dari PBB, dari Majelis Umum PBB, dan DK PBB--dimana 14 negara menolak keputusan Trump, dan AS satu-satunya yang menggunakan hak vetonya," papar pria 48 tahun itu.

"Di situ kami melihat bahwa mayoritas negara di dunia mendukung Palestina. Dukungan lainnya juga dapat dilihat di mana demo menentang keputusan Trump tidak hanya terjadi di Palestina, tapi juga di belahan negara lain juga termasuk Indonesia. Ini menunjukan diplomasi Palestina sukses melobi dan melawan keputusan Trump," lanjutnya.

[Gambas:Video CNN]

Bangun Negara

Selain dukungan politik dan diplomasi, Al Shun menuturkan Palestina sangat membutuhkan bantuan pembangunan kapasitas bagi warganya.

Menurutnya program pembangunan kapasitas bagi aparatur negara, aparat keamanan, dan lainnya bisa mendukung kemampuan warga Palestina membangun negaranya sendiri.

"Maka itu kami sangat menghargai dukungan dan bantuan dari Indonesia seperti pembangunan kapasitas yang telah diluncurkan sejak 10 tahun lalu untuk mendukung perjuangan dan memajukan warga Palestina agar mampu membangun negara sendiri," ucap Al Shun.

"Dalam pertemuan saya dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, kami juga berbicara pentingnya dukungan RI terhadap Palestina khususnya dalam bidang pendidikan," lanjutnya

Al Shun mengatakan Palestina juga tengah berupaya membangun sektor ekonomi agar bisa berdiri mandiri dengan cara mengundang pengusaha dan pebisnis asing, terutama dari negara maju, agar mau berinvestasi di negaranya.

"Kedua, yang terpenting adalah mengajak semua investor berinvestasi di Palestina demi mendukung pembangunan ekonomi negara yang selama ini bergantung atau dikontrol bahkan seperti terikat oleh ekonomi Israel," kata Al-Shun.

(nat)

Let's block ads! (Why?)