Kanada Kaji Penjualan Helikopter, Filipina Cari Penjual Lain

Jakarta, CNN Indonesia -- Hanya sehari setelah sepakat untuk menjual 16 helikopter kepada Filipina, pemerintah Kanada memerintahkan untuk mengkaji kembali kesepakatan senilai US$233 juta itu lantaran khawatir helikopternya akan digunakan untuk memerangi pemberontak.

Menteri Perdagangan Kanada Francois-Philippe Champagne menyatakan kesepakatan yang resmi diteken pada Selasa (6/2) itu telah dijajaki sejak 2012, dengan pemahaman bahwa helikopter-helikopter itu akan digunakan bagi misi pencarian dan penyelamatan.

Namun seperti dilaporkan Reuters Selasa (6/2), Panglima Filipina Mayor Jenderal Restituto Padilla mengungkapkan bahwa helikopter itu akan digunakan untuk operasi militer pengamanan dalam negeri. Selain, juga akan dikerahkan dalam misi pencarian dan penyelamatan serta tanggap darurat bencana.

"Kami melihat deklarasi itu... kami segera meluncurkan kajian dengan otoritas terkait. Kami akan mengkaji fakta-faktanya dan mengambil keputusan yang tepat," kata Champanye tanpa merinci detailnya.

Helikopter Bell milik Skuadron Udara 400 TNI Angkatan Laut.. (Foto: ANTARA FOTO/Izaac Mulyawan)

Helikopter Bell 412EPI sedianya akan dikirim awal tahun depan di saat militer Filipina bersiap meningkatkan operasi melawan pemberontak komunis dan pemberontak Islam.

Juru bicara Kepresidenan Filipina, Harry Roque menyatakan militer "akan mempertimbangkan kemungkinan pengadaan dari sumber lain," jika Kanada tidak ingin menjualnya.

Adapun Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana mengaku bingung dengan kabar bahwa Kanada mengkaji kembali kesepakatan tersebut.

"Saya bertemu dengan orang-orang Bell di Singapura dua hari lalu dan mereka tidak mengindikasikan perubahan dalam proyek," kata Lorenzana lewat pesan singkatnya kepada wartawan.

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, saat ditanya apakah dia khawatir helikopter-helikopter itu akan digunakan untuk melawan rakyat Filipina, menjawab, "Tentu saja."

PM Trudeau menegaskan Kanada memiliki aturan penjualan alutsista yang jelas, kepada siapa dan bagaimana peralatan militer itu digunakan.

"Kami harus memastikan sebelum kesepakatan ini atau kesepakatan lainnya bahwa kami mematuhi peraturan, yang harus diikuti pemerintah Kanada," kata Trudeau dalam tanya jawab di Universitas Chicago, Amerika Serikat, seperti dilaporkan Reuters, Kamis (8/2).

Pada 2016, pemerintah liberal Kanada dikritik karena meneken penjualan kendaraan militer ringan ke Arab Saudi di tengah kekhawatiran pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Seperti dalam kontrak helikopter dengan Filipina, kesepakatan itu juga dijajaki oleh pemerintahan Kanada sebelumnya yang konservatif.

(nat)

Let's block ads! (Why?)