Kazakhstan Dukung Indonesia Jadi Anggota Dewan Keamanan PBB

Jakarta, CNN Indonesia -- Kazakhstan melalui duta besarnya di Jakarta, Ashkat Orazbay, menegaskan dukungan kepada Indonesia yang saat ini tengah mengincar posisi sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) periode 2019-2020.

Orazbay mengatakan Kazakhstan, yang tengah memasuki tahun terakhirnya sebagai anggota tidak tetap DK PBB, berharap bisa langsung menyerahkan keanggotaannya di lembaga itu secara langsung ke Indonesia akhir Desember nanti.

"Indonesia sedang berupaya mencalonkan sebagai anggota tidak tetap DK PBB mewakili wilayah Asia Pasifik, sama seperti Kazakhstan saat ini. Jika menang, Kazakhstan akan serahkan keanggotaannya langsung ke Indonesia. Kami berharap itu akan terjadi, kami harap Indonesia sukses mengkampanyekan pencalonannya," ucap Orazbay kepada awal media di Jakarta, Senin (19/2).

Menurut Orazbay, keanggotaan di DK PBB bukan merupakan hal baru bagi Indonesia. Karena itu, dia yakin bahwa Indonesia tahu apa yang harus dilakukan untuk memenangkan pencalonnya dan mengemban tugasnya sebagai anggota tidak tetap DK PBB.

Sejak menjadi anggota PBB pada 1950, Indonesia telah tiga kali menjadi perwakilan tidak tetap Dewan Keamanan. Indonesia pertama kali terpilih sebagai anggota non-permanen DK PBB untuk periode 1974-1975.

Indonesia kembali terpilih untuk kedua kalinya untuk periode 1995-1996. Terakhir kali, Indonesia terpilih sebagai negara anggota tidak tetap DK PBB untuk periode 2007-2008 dengan dukungan 158 suara dari 192 negara anggota.

"Bukan pada tempatnya bagi kami memberitahu apa yang Indonesia harus lakukan terkait pencalonannya di DK PBB sebab ini bukan hal baru bagi Indonesia. Indonesia memiliki lebih banyak pengalamannya terkait Kazakhstan yang baru merdeka pada 1991," papar Orazbay.

Selain menjadi anggota tak tetap PBB, Kazakhstan juga beru menyelesaikan keketuaannya di DK PBB pada Januari lalu. Orazbay mengatakan ada beberapa masalah global yang menjadi perhatian negaranya saat menjadi presiden DK PBB bulan lalu.

Selain krisis Semenanjung Korea, beberapa isu yang juga diangkat Kazakhstan di dalam kepemimpinannya di DK PBB adalah upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina secara damai, mendukung pembangunan ekonomi di Afghanistan sebagai solusi perdamaian, pengentasan terorisme global, dan pembangunan berkelanjutan global.

Meski begitu, isu krisis kemanusian di Rakhine, Myanmar, tidak menjadi perhatian Kazakhstan selama memimpin DK PBB bulan lalu. Padahal, krisis yang telah memicu ratusan ribu etnis minoritas Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.

"Banyak sekali isu yang menjadi perhatian sehingga kami tidak bisa soroti satu-satu selama sebulan kami menjadi ketua DK PBB," kata Orazbay.

"Isu Rohingya adalah masalah besar dan panjang. Dan sebagai anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) kami tetap menaruh perhatian dan solidaritas kami terhadap isu ini karena yang terdampak krisis tersebut bermayoritaskan Muslim juga," lanjutnya.

Tiga negara mendorong pembahasan krisis Rakhine di DK PBB. Lima lagi menyusul untuk menyatakan dukungan untuk membahas masalah yang telah menyebabkan ratusan ribu etnis Rohingya mengungsi ke perbatasan Bangladesh. Namun hingga berita diturunkan, DK PBB belum membahasnya.

(nat)

Let's block ads! (Why?)