Dubes Suriah Optimistis Perang Saudara akan Segera Berakhir

Jakarta, CNN Indonesia -- Tujuh tahun lalu tepatnya sejak 15 Maret 2011 Suriahdirundung perang saudara yang berkepanjangan. Tercatat 465.000 warga Suriah tewas dan 12 juta lainnya mengungsi.

Pasukan pemerintah Suriah dibantu Rusia kini juga menggempur wilayah Ghouta Timur. Alasannya satu, karena pemberontak masih menguasai wilayah yang berjarak sekitar 10 kilometer dari Ibu Kota Damaskus itu.

Serangan militer tersebut kembali menyorot perhatian dunia, terutama organisasi pemerhati hak asasi manusia, karena disebut telah menewaskan lebih dari 1.400 warga sipil sejak 18 Februari lalu.

Menurut Kepala Perwakilan Suriah untuk Indonesia, Ziad Zaheredin, pemerintah tidak bisa hanya diam melihat pihak asing berupaya menghancurkan rezim pemerintah.

"Kita harus melihat perang dari mulanya. Siapa yang memulai konflik di tanah kami? Tidak mungkin kami memulai dengan meluncurkan serangan kecuali ada sebabnya," kata Zaheredin saat diwawancara stasiun televisi CNN Indonesia dan ditayangkan Kamis (22/3).

"Kita sering mendengar dari media internasional bahwa ada beberapa. kelompok teroris seperti ISIS dan Jabat Nusra menyerang kota-kota Suriah dan sedihnya banyak rakyat sipil yang menjadi korban. Orang-orang itulah yang menyerang sebenarnya," kata Ziad.

Dia menjelaskan bahwa teroris menyerang warga sipil wilayah Ghouta Timur sebelum digempur pemerintah Suriah. "Pemerintah dalam hal ini justru ingin mencari solusi, bagaimana caranya kelompok-kelompok itu dibumihanguskan," kata Ziad.

"Media internasional mengubah fakta-fakta seolah pemerintah yang melakukan serangan terhadap warga sipil di sana," keluhnya.

"Selama kota-kota di seluruh Suriah berada di tangan pemberontak dan teroris, adalah hak Suriah sebagai negara untuk membasmi mereka. Pemerintah harus turun tangan, tidak bisa tinggal diam melihat musuh berupaya menghancurkan Suriah," lanjutnya.

Pemerintah Suriah juga telah membuka akses kemanusiaan di Ghouta agar warga sipil di sana bisa menyelamatkan diri. Tetapi, menurut Ziad, pemberontak yang berada di Ghouta malah menghalangi dan menutup akses. Warga sipil pun terpaksa bersembunyi di rumah-rumah di wilayah itu.

Setelah sebagian besar Ghouta dikuasai pemerintah, banyak akses yang dibuka hingga ribuan warga banyak yang bisa keluar dari wilayah konflik. Sebagian besar dari mereka bahkan mengaku selama di Ghouta diperlakukan secara kasar dan tidak manusiawi oleh para teroris.

Foto: AFP PHOTO / Hamza Al-Ajweh
Anak-anak Suriah di rumah sakit darurat di Douma.

"Jadi kita ingin media melihat kejadian sebenarnya, dan pengakuan warga di sana yang menderita bukan karena pemerintah. Bahkan pemerintah ingin menolong dengan membuka akses,' kata Ziad.

Demi mengevakuasi dan memberi bantuan bagi warga Ghouta Pemerintah Suriah juga mengikuti resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memerintahkan gencatan senjata di Ghouta.

"Tak usah bicara anak-anak atau perempuan, bahkan yang tua pun saat bekerja di kebun tiba-tiba ada bom dari teroris dan mereka terkena," kata Ziad.

Dia menyatakan para teroris memanfaatkan tempat publik seperti rumah sakit sebagai tameng mereka agar dunia internasional berpikir pemerintah lah yang menggempur warganya sendiri.

"Padahal itu salah. Selama ini pemerintah berusaha meminimalisir jatuhnya korban sipil dalam setiap upaya merebut kembali wilayah dari pemberontak," lanjutnya.

Jika dirunut dari awal konflik, perang sipil di Suriah dipicu oleh pemberontakan Arab Spring yang terjadi di beberapa negara di Timur Tengah 2010 lalu. Faktor kemiskinan dan minimnya kebebasan berekspresi menyetir amarah dan protes sebagian rakyat Suriah terhadap pemerintah.

Saat itu, Presiden Bashar al-Assad memenjarakan para pemrotes. Sejak itu, bermunculkan sejumlah kelompok yang ingin menggulingkan pemerintah seperti Pasukan Demokrasi Suriah (SDF), Free Syrian Army, Ahrar al-Sham, Jaysh al-Islam, Al-Nusra Front, dan lainnya.

Perang sipil di Suriah semakin pelik ketika ISIS mendeklarasikan kekhilafahannya di negara itu pada 2014 lalu.

Selama tujuh tahun bertempur, Ziad mengatakan sudah banyak upaya pemerintah bahkan dari dunia internasional membantu menyelesaikan krisis. Pemerintah juga telah lama membentuk serangkaian majelis untuk memprsatukan oposisi dengan pemerintah.

Namun seluruh proses itu, paparnya, mandeg karena masih banyaknya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan pemberontak.

[Gambas:Video CNN]

Damaskus juga tak ingin proses damai dengan pemberontak disusupi agenda negara Barat yang selama ini menentang pemerintahan Assad. Karena itu, Ziad berharap upaya dialog damai antara pemerintah dan oposisi bisa dilakukan tanpa campur tangan asing.

"Kami menginginkan seluruh pihak dalam konflik sipil di Suriah bisa terlibat dalam dialog mencari solusi damai. Tapi, hal itu harus tanpa campur tangan pihak luar atau negara lain," kata Ziad.

Lebih lanjut, Zaheredin yakin bahwa perang sipil di negaranya itu akan segera berakhir. Dia menyatakan sejumlah pemberontak dan kelompok oposisi yang masih bertahan sudah mau berembuk serta menyerahkan diri.

"Pesawat militer Suriah telah menyebarkan pemberitahuan dan seruan ke wilayah konflik agar para pemberontak menyerahkan diri dan kembali kepada persatuan Suriah. Ada sebagian dari mereka yang sudah mau menyerah meski ada sebagian yang masih keras kepala," kata Ziad.

"Pemerintah juga sudah berjanji jika para pemberontak mau berdamai, kita akan lebih memperhatikan dan memperbaiki kehidupan mereka khususnya dalam masalah keuangan," kata dia.

(nat)

Let's block ads! (Why?)