Jokowi Minta Mahathir Proses Kasus Siti Aisyah Sesuai Hukum

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo akan meminta Malaysia memproses kasus Siti Aisyah, warga Indonesia yang menjadi tersangka pembunuhan di Negeri Jiran, sesuai dengan mekanisme hukum berlaku.

Perempuan asal Serang, Banten, ditahan kepolisian Malaysia karena dituduh membunuh Kim Jong-nam, kakak tiri pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, pada Februari 2017 lalu di Bandara Kuala Lumpur.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, mengatakan permintaan itu akan disampaikan saat Jokowi menerima kunjungan Perdana Menteri Mahathir Mohamad di Istana Bogor, Jumat (29/6).

"Tidak menutup kemungkinan kasus Siti Aisyah akan dibahas kedua pemimpin. Namun, tentunya yang akan dibahas Presiden Jokowi adalah lebih kepada aspek politiknya, soal komitmen Malaysia untuk memproses kasus ini sesuai hukum yang berlaku di sana," kata Arrmanatha, Kamis. Siti dan satu tersangka lain asal Vietnam, Doan Thi Huong, dituduh mengusapkan racun kimia ke wajah Kim Jong-nam saat menunggu penerbangan ke Macau di Bandara Kuala Lumpur, 13 Februari 2017.

Selain Siti dan Doan, ada empat warga Korut yang diduga turut terlibat dan dianggap otak dibalik kasus ini. Namun, keempatnya telah kabur ke negara asal tak lama setelah pembunuhan terjadi.

Arrmanatha mengatakan isu perlindungan WNI memang menjadi perhatian kedua pemimpin. Jokowi dan Mahathir juga akan membahas peningkatan perlindungan warga Indonesia di Malaysia, terutama tenaga kerja.

"Perlindungan WNI pasti akan dibahas kedua pemimpin dalam pertemuan mereka karena seperti yang kita tahu bahwa ada sedikitnya 2,5 juta WNI di Malaysia."

Meski begitu, Arrmanatha mengatakan belum ada kesepakatan dari Jokowi dan Mahathir untuk memperbarui nota kesepahaman (MoU) tentang perlindungan tenaga kerja yang sudah kedaluwarsa Mei 2016 lalu.

MoU tersebut menjadi alat pemerintah mengikat Malaysia untuk lebih berkomitmen meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia agar meminimalisir kasus kekerasaan dan eksploitasi terhadap TKI.

TKI bakal jadi bahasan Presiden Jokowi dan PM Mahathir, Jumat ini. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

"Sampai saat ini belum ada kabar mengenai kesepakatan yang akan diteken kedua pemimpin nanti. Dalam konteks MoU [perlindungan tenaga kerja] juga belum ada sampai saat ini," kata Arrmanatha.

"Seperti kita ketahui, pemerintahan Malaysia baru terbentuk kurang dari sebulan. Mereka sampai saat ini juga belum menunjuk menteri luar negeri sehingga pembahasan detailnya belum bisa dilakukan."

Arrmanatha mengatakan Mahathir akan tiba di Jakarta malam ini. Menlu RI Retno Marsudi akan mendampingi Jokowi menyambut kedatangan Mahathir dan delegasi di bandara.

Selain isu WNI, Jokowi dan Mahathir akan membahas upaya penguatan kerja sama kedua negara, terutama dalam hal ekonomi. Berdasarkan data Kemlu, Malaysia merupakan rekanan dagang terbesar ketujuh bagi Indonesia dengan nilai perdagangan mencapai US$17,2 miliar pada 2017 lalu.

Malaysia, papar Arrmanatha, juga merupakan mitra investasi terbesar kedelapan bagi Indonesia dengan nilai penanaman modal mencapai US$1,2 miliar pada tahun lalu.

Tak hanya masalah bilateral, kata Arrmanatha, kedua pemimpin juga akan membahas sejumlah isu kawasan dan global yang menjadi perhatian, termasuk ASEAN dan isu Palestina.

"Berbagai isu kawasan dan global, terutama dalam kerangka ASEAN, juga akan dibahas Presiden Jokowi dan PM Mahathir. Ini kesempatan bagi Presiden Jokowi untuk membahas lebih dalam konsep Indo-Pasifik," ucap Arrmanatha.

"Isu Palestina juga akan menjadi perhatian, terlebih kedua negara juga baru saja menghadiri pertemuan Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestine Development (CEAPAD) III di Bangkok, Thailand, kemarin."

(aal)

Let's block ads! (Why?)