MoU Kedaluwarsa, Jokowi Minta Mahathir Lindungi TKI

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo meminta Perdana Menteri Mahathir Mohamad memberikan perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. Permohonan itu disampaikan Jokowi kepada Mahathir dalam pertemuan mereka di Istana Bogor, Jumat (29/6).

"Kami (pemerintah Indonesia) tadi menitipkan perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia," ujar Jokowi di Ruang Teratai, Istana Bogor, Jumat (29/6).

Nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) TKI antara pemerintah Indonesia dan Malaysia telah kedaluarsa sejak Mei 2016 lalu dan hingga kini belum ada pembicaraan untuk memperbarui MoU tersebut.

Dalam pernyataan resmi yang juga dihadiri Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri serta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Presiden Jokowi juga menyoroti keberadaan sekolah dan fasilitas pendidikan bagi anak-anak Indonesia terutama anak TKI di Malaysia.

Permintaan itu disambut baik Mahathir. Ia mengatakan sekolah untuk anak-anak Indonesia disiapkan di Semenanjung (wilayah Malaysia di Semenanjung Malaya) karena menyadari TKI legal ke Malaysia biasanya membawa anak dan keluarganya. Adapun di Sabah dan Sarawak (wilayah Malaysia di pulau Kalimantan) belum ada sekolah bagi anak-anak TKI.

"Anak-anak mereka perlu mendapat pendidikan dan ke sekolah. Di Semenanjung sudah beberapa meski tidak mencukupi. Di Sabah dan Sarawak belum ada sekolah yang bisa dimasuki anak Indonesia. Ini akan kami perbaiki," kata Mahathir.

Secara terpisah, Menlu Retno Marsudi mengatakan Presiden Jokowi mengusulkan nota kesepahaman Indonesia dan Malaysia mengenai masalah penempatan dan perlindungan TKI termasuk hak pendidikan anak TKI.

"Tentunya nanti kami tindak lanjuti dengan detail. Memang sudah banyak sekali penambahan kami lakukan untuk Community Learning Center (CLC) lebih kepada untuk TKI. Jadi intinya itu," kata Retno.

Kendati demikian, Retno membantah nota kesepahaman ini merupakan perpanjangan yang lalu. Menurutnya, kesepahaman yang lalu telah berakhir dua tahun lalu.

"Kami dorong supaya cepat karena kalau vakum dari segi aturan akan menyulitkan keduanya mengatur. Kami dorong supaya negosiasi penempatan dan perlindungan segera diselesaikan," tuturnya.

Jumlah TKI di Malaysia mencapai sedikitnya 2,5 juta orang. (nat)

Let's block ads! (Why?)