Kanada Pertimbangkan Larangan Kepemilikan Senjata

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah federal mengkaji penjualan larangan senjata dan senapan penyerang di Kanada. Perdana Menteri Justin Trudeau memberi mandat kepada Menteri Keamanan Pengelola Perbatasan dan Kejahatan Terorganisir, Bill Blair untuk bekerja sama dengan Menteri Keamanan Publik Ralph Goodale tentang kebijakan, peraturan dan undang-undang terhadap kontrol senjata.

"Anda harus memimpin pengkajian terhadap larangan penuh kepemilikan senjata api di Kanada, tanpa menghalangi penggunaan senjata api yang legal," demikian bunyi surat tersebut seperti dilansir situs berita Kanada, CBC.

Mandat itu juga menguraikan portofolio baru termasuk penanganan masalah pencari suaka yang melintasi perbatasan secara ilegal (prosedur 'imigrasi tidak teratur'), mengawasi legalisasi ganja dan menindak keras penyebaran opioid.

Penembakan massal di Toronto pada 22 Juli lalu telah mengungkit kembali masalah kepemilikan senjata di Kanada.

Pada saat itu, Trudeau berjanji bahwa pemerintah akan mengambil langkah untuk memastikan keamanan warga Kanada, tapi ia tidak mengatakan bahwa pemerintah berencana melarang kepemilikan pistol.

"Kami mempelajari hal-hal yang dilakukan beberapa negara di seluruh dunia, yurisdiksi lain, bukti terbaik, data terbaik untuk mengambil keputusan terbaik untuk memastikan keamanan warga negara kita," kata Trudeau.

Direktur Eksekutif Asosiasi Olahraga Penembak Kanada Tony Bernardo mengatakan bahwa mandat untuk larangan senjata api harus lebih tajam dipelajari.

"Hal ini sangat mengecewakan bahwa pemerintah yang terpilih rakyat sendiri bisa melupakan dua juta warga yang patuh hukum dan memutuskan untuk mencabut hak milik mereka," katanya. "Ini seharusnya tidak terjadi dalam sebuah demokrasi."

Menurut Bernardo, larangan kepemilikan senjata bakal menjadi langkah 'bunuh diri' bagai Partai Liberal menjelang pemilihan federal tahun depan.

"Jika mereka ingin berjudi dengan para pemilih, kami bersiap untuk bermain. Jika mereka pikir bahwa komunitas kami akan diam dan menerima ini, mereka harus bersiap untuk gejolak yang besar."

Heidi Rathjen, koordinator kelompok advokasi larangan pemilikan senjata Poly Groups, menyebut kajian tersebut sebagai proses yang "sangat menggembirakan" dan berharap hasilnya akan cepat diumumkan.

Menurut Rathjen, larangan tersebut tidak perlu buru-buru, perlu ada program pendahuluan dan pembelian kembali.

"Ada berbagai cara untuk melakukan kontrol senjata. Mereka tidak harus menyita senjata dari orang-orang yang membelinya secara sah," katanya. "Intinya adalah tidak ada pembelian senjata api yang baru dan pemerintah harus mencegah penggunaan beberapa jenis senjata oleh rakyat sipil."

Wendy Cukier, advokat pengawasan kontrol senjata, mengatakan bahwa larangan penggunaan senjata api akan tergantung dengan hubungan pemerintah dengan para pendukung kepemilikan senjata yang terorganisir dan pendukung anti-senjata yang kurang vokal untuk mendorong keselamatan masyarakat. "Jika orang Kanada tidak bicara, kelompok lobi pro-senjata akan menang lagi," kata Cukier.

(sab/nat)

Let's block ads! (Why?)