Mencalang Kemungkinan Pemakzulan Donald Trump

Jakarta, CNN Indonesia -- Wacana pemakzulan Donald Trump kian menggema setelah mantan pengacaranya, Michael Cohen, mengaku memberikan uang tutup mulut kepada aktris porno dan model majalah dewasa atas perintah dari sang Presiden Amerika Serikat.

Uang tutup mulut itu diberikan pada masa kampanye 2016 agar aktris porno yang dikenal dengan nama panggung Stormy Daniels, juga mantan model majalah Playboy, Karen McDougal, tak membeberkan kisah hubungan terselubung mereka dengan Trump.

Total uang tutup mulut itu mencapai ratusan ribu dolar, melebihi batas dana kampanye yang ditetapkan dalam undang-undang Amerika Serikat.

Dalam persidangan di New York, Cohen pun mengaku bersalah atas tuduhan pelanggaran pendanaan kampanye, penghindaran pajak, dan penipuan bank.
Trump pun langsung berkilah bahwa pelanggaran pendanaan kampanye "bukan kejahatan" meski Cohen dan jaksa menganggap sebaliknya.

Semua ini menggiring publik pada satu pertanyaan besar, yaitu nasib Trump dalam pemerintahan.

Apakah Trump bisa diadili?

Konstitusi AS sendiri tak menetapkan apakah seorang presiden bisa diadili atau tidak. Namun, sejumlah ahli hukum menyatakan presiden tak bisa diadili selama masih menjabat.

Jika seorang presiden melakukan kejahatan, jalan paling mungkin adalah pemakzulan oleh parlemen.

Konstitusi AS menetapkan bahwa seorang presiden dapat dimakzulkan jika terkait dengan tuduhan pengkhianatan, suap, atau "kejahatan tinggi dan pidana ringan" lainnya.

Apakah pelanggaran dana kampanye dapat dijadikan dasar pemakzulan?

Para ahli saling silang pendapat menjawab pertanyaan ini. Mantan anggota dewan pertimbangan Barack Obama, Andrew Wright, mengatakan bahwa pengakuan bersalah Cohen sudah cukup untuk memulai penyelidikan kemungkinan pemakzulan.

Menurutnya, Konstitusi AS menyatakan bahwa para pendiri bangsa khawatir atas potensi penyelewengan wewenang, termasuk upaya mengelabui publik menjelang pemilu.

Namun, sejumlah ahli lainnya menganggap Trump akan berkilah bahwa pembayaran itu bukan kejahatan karena bertujuan untuk melindungi reputasinya, bukan memengaruhi pemilu.

Mencalang Kemungkinan Pemakzulan Donald Trump

Trump diperkirakan bakal berkilah bahwa pembayaran kepada Stormy Daniels bukan kejahatan karena bertujuan untuk melindungi reputasinya, bukan memengaruhi pemilu. (AFP PHOTO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA AND AFP PHOTO/MANDEL NGAN AND Ethan Miller)

Meski pembayaran itu memang untuk memengaruhi pemilu, beberapa ahli hukum menganggap pelanggaran tersebut masuk dalam ranah perdata dan tak termasuk kejahatan tinggi atau pidana rendah, sehingga tidak perlu ada pemakzulan.

Pihak yang berwenang menentukan jenis pelanggaran tersebut adalah Kongres berdasarkan kitab pidana.

Mengenal proses pemakzulan

Jika memang ada pemakzulan, semua proses berawal dari Dewan Perwakilan. Anggota individual dapat mengajukan resolusi pemakzulan layaknya rancangan undang-undang.

Dewan Perwakilan juga dapat menggagas proses pemakzulan dengan mengajukan resolusi untuk mengizinkan penyelidikan.

Pemakzulan ini sendiri dapat berjalan jika disetujui oleh mayoritas Dewan Perwakilan. Namun, untuk memberhentikan presiden dari jabatannya, diperlukan dua pertiga mayoritas Senat.

Bill Clinton, salah satu dari dua presiden yang pernah dimakzulkan sepanjang sejarah AS. (Reuters/Guadalupe Pardo)

Sepanjang sejarah AS, sudah ada dua pemimpin yang dimakzulkan, yaitu Andrew Johnson pada 1868 dan Bill Clinton di tahun 1998. Meski demikian, mayoritas Senat tak menerima penggulingan presiden sehingga mereka masih tetap menjabat.

Jika seorang presiden AS dimakzulkan dan diberhentikan, wakil presiden akan mengambil alih kepemimpinan hingga pemilu selanjutnya. (has)

Let's block ads! (Why?)