Ke Vietnam, Jokowi Akan Minta Perundingan Perbatasan Rampung

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo akan mendorong Vietnam segera menyelesaikan sengketa perbatasan zona ekonomi eksklusif saat bertemu Presiden Tran Dai Quang di Hanoi pada 11-12 September mendatang.

"Memang negosasi perbatasan ZEE tidak mudah, tapi kami harapakan (lawatan Jokowi) jadi political push bagi kedua pemimpin agar ini semakin dipercepat," ucap juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (6/9).

Selama ini, Vietnam tak mengakui Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang merujuk pada Konvensi PBB mengenai Hukum Kelautan (UNCLOS) 1982. Karena masalah ini, sering terjadi insiden di ZEE Indonesia.

Isu batas ZEE ini pun menjadi pokok bahasan dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vitenam, Nguyen Phu Trong, pada Agustus lalu.

Dalam pertemuan itu, Jokowi dan Nguyen meneken Letter of Intent (LoI) antara Badan Keamanan Laut RI (Bakamla) dan Vietnam Coast Guards.

Selain soal batas maritim, kedua pemimpin juga akan mendiskusikan penguatan kerja sama ekonomi, salah satunya mengurangi hambatan perdagangan.

Jokowi dan Tran Dai juga akan menandatangani pembaruan Memorandum of Understanding (MoU) terkait kesehatan yang disepakati pada tahun 1992, serta pembaruan MoU soal pariwisata yang terakhir disepakati pada 1994.

Arrmanatha menuturkan kedua presiden juga akan mengeluarkan joint communique soal penangkapan ikan ilegal.

"Joint communique akan membahas kerja sama kedua negara untuk meberantas penangkapan ikan ilegal dengan saling bertukar informasi dan mempromosikan penangkapan ikan yang bertanggung jawab. Jadi kedua negara saling beri tahu daerah-daerah mana yang rawan perahu ilegal," kata Arrmanatha.

Selain bertemu Tran Dai, Jokowi juga akan menjadi panelis dalam World Economic Forum bertemakan ASEAN Priorities in Fourth Industrial. (has)

Let's block ads! (Why?)