Makedonia Akan Lakukan Referendum Untuk Ganti Nama Negara

Jakarta, CNN Indonesia -- Warga Makedonia akan melakukan jajak pendapat pada Minggu (30/9). Mereka akan melakukan voting terkait apakah mereka akan menamai ulang negara mereka menjadi Makedonia Utara.

Penamaan ulang ini dilakukan terkait protes dari Yunani yang menyebut bahwa nama Makedonia telah digunakan pada salah satu provinsi di negara itu.

Athena lantas menuduh Skopje telah melanggar batas wilayah dan warisan budaya. Sengketa nama dan sejarah Makedonia ini telah berlangsung selama 27 tahun.

Untuk melancarkan protesnya, Yunani telah menggunakan hak veto di PBB untuk menggagalkan kemajuan Makedonia dalam pembicaraan akses ke NATO dan Uni Eropa. Tetapi pada bulan Juni kedua tetangga itu telah mencapai kompromi: Republik Makedonia Utara.

Perdana Menteri Zoran Zaev menyebut bahwa perubahan nama ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Hal ini bisa membuka peluang bagi negara miskin itu untuk bergerak melewati perselisihan dan berintegrasi dengan Barat.

Dia memiliki dukungan dari sejumlah pemimpin Eropa dan AS yang telah memberi dukungan kepada Skopje.

"Anda tahu pasti bahwa kesepakatan tak ada kesepakatan yang lebih baik yang dapat dilakukan," kata Zaev kepada warga minggu ini di salah satu acara kampanye terakhirnya, seperti diberitakan AFP.

Beberapa warga Makedonia mengatakan mereka bersedia memberikan suara "ya" dengan harapan bahwa keanggotaan NATO dan Uni Eropa bisa menyuntikkan darah dalam ekonomi negara itu yang datar dan dirusak oleh gelombang emigrasi.

"Kami tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk masa depan yang lebih baik bagi Makedonia," kata Bogdana Zabrcanec, seorang penduduk dari pusat kota Prilep yang datang untuk mendengarkan pidato Zaev pekan ini.

Tetapi bahkan jika pemilih menyetujui perubahan nama, kesepakatan masih perlu diratifikasi di parlemen. Oposisi sayap kanan mengancam untuk memblokir kesepakatan perubahan nama tersebut.

Zaev berharap sebagian besar rakyat menyetujui perubahan nama itu. Dengan demikian diharapkan akan mempersulit partai nasionalis VMRO-DPMNE untuk menolak kehendak publik.

Jika perubahan nama berhasil dilakukan, keanggotaan NATO sudah menanti. Tapi, keanggotaan Makedonia di Uni Eropa masih harus melalui sejumlah rintangan.

Berdasarkan standar Uni Eropa, Makedonia masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan terkait pengentasan korupsi dan supremasi hukum. (eks/eks)

Let's block ads! (Why?)