DPR Minta Jokowi Tak Gentar Hadapi Australia soal Yerusalem

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Abdul Kharis Almasyhari, mengatakan pemerintah harus tetap berupaya mendorong Australia agar tidak merelokasi kedutaannya untuk Israel ke Yerusalem, meski Canberra sudah didesak menyetop bantuan bagi Indonesia.

Menurut Abdul, langkah Indonesia yang selama ini mengecam rencana Canberra itu sangat tepat karena sesuai dengan konstitusi negara.

"Kecaman Indonesia selama ini tidak terlalu keras, biasa saja. Politik luar negeri Indonesia kan bebas aktif. Bebas berarti bisa berelasi dengan siapa saja, aktif berarti proaktif menjadi agen perdamaian dunia, termasuk membantu negara yang belum merdeka seperti Palestina," ucap Abdul kepada CNNIndonesia.com pada Rabu (14/11).

"Kita membela Palestina karena memang belum merdeka, jadi (pemerintah) tidak boleh berhenti memperjuangkan ini. Tidak usah takut karena ini sesuai dengan konstitusi Indonesia."

Senada dengan Abdul, anggota Komisi I DPR dari fraksi Demokrat, Syarif Hasan, menuturkan pemerintah tidak boleh "melunak" kepada Australia dan tetap terus mendorong Negeri Kanguru membatalkan rencana relokasi kedutaannya itu.

Menurut Syarif, desakan Indonesia terhadap Australia terkait relokasi kedutaan merupakan bentuk dukungan negara terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.

"Australia sangat bergantung dengan Indonesia. Kita kan negara besar, jadi sekali pun relasi RI-Australia sering panas dingin, menurut saya pemerintah tidak boleh mundur membujuk Australia membatalkan rencana pemindahan kedutaannya untuk Israel ke Yerusalem," ucap Syarif.

"Menurut saya Indonesia tidak mendikte, tapi menyatakan sikap tentang posisi kita terkait masalah tersebut."

Pernyataan itu diutarakan Abdul dan Syarif menanggapi komentar salah satu senator Australia untuk wilayah Tasmania, Eric Abetz, yang meminta pemerintahan Perdana Menteri Scott Morrison mempertimbangkan pencabutan bantuan kepada Indonesia jika Jakarta terus "mendikte" Canberra soal pemindahan kedutaan Israel ke Yerusalem.

Abetz menuturkan Australia harus berpikir dua kali untuk meneruskan aliran bantuan senilai US$360 juta (Rp5,3 triliun) setiap tahunnya menyusul langkah Indonesia yang dinilainya berupaya mendikte politik luar negeri Negeri Kangguru.

"Jika Indonesia benar-benar ingin mendikte politik luar negeri Australia di Timur Tengah, apakah kita harus berpikir ulang terkait pemberian bantuan US$360 juta setiap tahunnya kepada mereka?" ucap Abetz melalui akun Twitter-nya, Rabu (14/11).

[Gambas:Twitter]

Indonesia memang menjadi salah satu negara paling vokal di kawasan yang mengecam rencana kontroversial Australia itu.

Tak lama setelah rencana itu diumumkan Morrison, Indonesia langsung mengeluarkan pernyataan kecaman hingga memanggil duta besar Australia di Jakarta.

Dalam wawancaranya bersama Sky News Australia, Abetz menuturkan bahwa Indonesia tidak seharusnya mendikte politk luar negeri Australia terkait pemindahan kedutaan untuk Israel ke Yerusalem.

"Relasi ekonomi kedua negara memiliki potensi tumbuh sangat besar yang bisa bermanfaat bagi kedua bangsa. Kedua, politik luar negeri Australia tidak seharusnya didikte oleh negara lain, termasuk oleh Indonesia, yang hingga kini tidak mengakui Israel sebagai negara," kata Abetz.

"Saya pikir dalam situasi ini, langkah Australia adalah benar untuk mempertahankan kebijakan luar negerinya tanpa didikte pihak luar."

Morrison sendiri sudah berupaya meredam ketegangan dengan berkata, "Australia selalu ada untuk Indonesia, dan itu dihargai dan diapresiasi oleh Indonesia." (rds/has)

Let's block ads! (Why?)