Mengukur dan Mengeker Sikap Jokowi ke China soal Uighur

Jakarta, CNN Indonesia -- Kedekatan pemerintah dengan China dianggap menjadi salah satu ganjalan sehingga Indonesia tak cukup vokal mengecam Negeri Tirai Bambu atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis minoritas Uighur di Xinjiang.

Sejumlah pengamat menangkap sinyal bahwa Indonesia kurang lantang merespons persekusi China atas suku minoritas Muslim ini karena Presiden Joko Widodo hingga saat ini masih bungkam terkait persoalan Uighur.

Peneliti Kebijakan Luar Negeri dan Politik Asia Tenggara dari International Institute for Strategic Studies (ISS), Aaron Connelly, menganggap isu Uighur ini sensitif bagi publik Indonesia sehingga Jokowi tak bisa cepat bersuara.

Peneliti lembaga think thank Singapura itu menganggap Jokowi akan berpikir dua kali sebelum menyinggung China soal ini di depan publik, salah satunya karena kerja sama ekonomi terutama modal Beijing yang cukup besar tertanam di Indonesia.

Connelly menganggap Jokowi masih ingin menarik lebih banyak inisiatif China untuk bekerja sama dalam pembangunan infrastruktur Indonesia. Menurut Connelly, hal itu tak mungkin dilakukan jika China merasa tersinggung dengan Indonesia.

Selain isu ekonomi, permasalahan sektarian di Indonesia juga menjadi salah satu batu ganjalan Jokowi tak bisa lantang merespons China dalam kasus Uighur ini.

Connelly mengatakan perpecahan sosial dan kemunculan sentimen terhadap etnis China-Indonesia dari kaum konservatif-Muslim benar-benar mempengaruhi politik domestik selama dua tahun terakhir, terutama ketika gelaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 lalu.

"Jokowi sangat ingin mencegah hal apa pun yang bisa memicu kemarahan Muslim terhadap warga Indonesia keturunan China," tutur Connelly.

Selain itu, Connelly menganggap karakter politik luar negeri Indonesia yang secara historis memang tak pernah langsung campur tangan urusan dalam negari negara lain membuat Jakarta tak sepenuh hati merespons isu Uighur.

Lebih lanjut, Connelly menganggap satu-satunya hal yang bisa dilakukan Jokowi adalah lebih sering berdialog dengan China terkait situasi di Xinjiang.

"Salah satu contohnya adalah Jokowi bisa merespons isu Xinjiang sama seperti ketika Indonesia menanggapi krisis kemanusiaan yang terjadi pada etnis Rohingya di Myanmar. Jokowi berusaha berdialog dengan Myanmar soal ini meski tetap menekan Aung San Suu Kyi secara tegas dan usahanya itu tak berdampak signifikan (terhadap isu Rohingya)," kata Connelly.

"Namun, setidaknya, hal itu bisa memperlihatkan kepada publik Indonesia bahwa Jokowi melakukan sesuatu terkait isu Uighur dengan tetap menjaga kepentingannya dengan China. Meski tak akan banyak membantu Uighur, tapi China bukan lah Myanmar, tidak banyak pilihan bagi Jokowi dalam masalah di Xinjiang."

Senada dengan Connelly, pengamat politik internasional dari Universitas Indonesia, Agung Nurwijoyo, menganggap pemerintahan Jokowi memang harus berhati-hati mengangkat isu ini kepada pemerintah China.

Agung menganggap Indonesia tak bisa banyak berbuat apa-apa selain menggunakan jalur dialog dan diplomasi untuk membujuk Beijing bersikap terbuka dalam menjelaskan situasi di Xinjiang.

"Indonesia butuh kalkulasi serius untuk merespons isu Uighur ini karena ini isu sensitif bagi China. Karena memberi respon sekeras apapun pasti akan ada dampaknya bagi Indonesia sebab China tidak mau dicampuri urusan dalam negerinya," kata Agung saat ditemui dalam sebuah diskusi terkait pelanggaran HAM terhadap suku Uighur di Jakarta pada Kamis (20/12).

"Daripada menggunakan megaphone diplomacy, soft diplomacy lebih baik digunakan Indonesia dalam menanggapi isu ini dengan pemerintah China. Teguran keras justru bisa berimbas buruk pada relasi bilateral kedua negara. Secara global, ketergantungan kita terhadap China juga tinggi." (rds/has)

Let's block ads! (Why?)