Maret, AS Satukan Misi Diplomatik untuk Palestina dan Israel

Jakarta, CNN Indonesia -- Amerika Serikat dilaporkan akan menyatukan kantor konsulat untuk Palestina dengan kedutaannya untuk Israel di Yerusalem pada Maret mendatang.

"Penyatuan konsulat dan kedutaan akan berlangsung pada 4 atau 5 Maret mendatang, di mana misi kantor konsulat (untuk Palestina) akan berakhir," ucap seorang pejabat AS yang tak ingin disebutkan identitasnya pada Selasa (19/2).

Nabil Abu Rudeineh, juru bicara Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, menegaskan penyatuan misi diplomatik tak akan mengubah sikap mereka yang sejak Desember lalu menangguhkan relasi dengan AS setelah Washington mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

"Komunikasi di tingkat politik dengan AS telah terputus dan akan tetap seperti itu kecuali jika AS mengubah posisinya terkait Yerusalem dan para pengungsi Palestina," kata Abu Rudeineh kepada Reuters.

Meski begitu, dia menegaskan Palestina masih memiliki hubungan dengan AS "terkait keamanan terutama dalam memerangi terorisme."

Keputusan penyatuan misi diplomatik ini telah diumumkan oleh Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo pada Oktober lalu. Saat itu, Pompeo belum mengumumkan waktu pastinya.

Langkah tersebut dilakukan setelah Trump resmi mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel awal Desember 2017 lalu. Washington juga resmi memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem pada Maret 2018.

Langkah itu memicu kecaman dari seluruh dunia karena dianggap mengancam proses perdamaian antara Israel-Palestina.

Yerusalem merupakan salah satu sumber konflik kedua belah pihak selama ini, di mana Israel dan Palestina sama-sama mengklaim kota tersebut sebagai ibu kota masa depan mereka.

Sejak keputusan itu, Palestina menangguhkan seluruh hubungannya dengan AS yang dinilai berpihak pada Israel.

Sementara itu, konsulat di Yerusalem merupakan kantor perwakilan tertinggi Negeri Paman Sam bagi Palestina.

[Gambas:Video CNN]

Pemerintahan Abbas mengecam keras penyatuan misi diplomatik AS tersebut sejak pertama kali Pompeo mengumumkannya.

Saat itu, pejabat senior Palestina, Saeb Erekat, menyebut langkah itu membuktikan bahwa pemerintahan Trump lebih memilih membantu Israel untuk membentuk negara "Israel Raya" daripada mendukung solusi dua negara.

Solusi dua negara selama ini diyakini komunitas internasional sebagai jalan keluar konflik Israel-Palestina. Solusi itu menjadikan Israel dan Palestina sebagai dua negara yang sama-sama berdaulat. (rds/has)

Let's block ads! (Why?)