Suriah Desak DK PBB Rapat Darurat Soal Dataran Tinggi Golan

Jakarta, CNN Indonesia -- Suriah mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menggelar rapat darurat. Hal itu terkait keputusan kontroversial Amerika Serikat yang mengakui Dataran Tinggi Golan, yang saat ini dalam status sengketa, sebagai wilayah Israel.

"Suriah meminta DK PBB untuk menggelar rapat demi membahas situasi di Golan dan pelanggaran baru-baru ini yang menentang resolusi DK PBB oleh salah satu negara anggota tetap," demikian bunyi surat yang dikirimkan perwakilan Suriah untuk PBB kepada Perancis sebagai ketua DK PBB saat ini, Selasa (26/3).

Perancis tak segera menjadwalkan pertemuan darurat tersebut, tetapi sejumlah diplomat mengatakan akan ada diskusi antara anggota DK PBB tentang permintaan Suriah itu.

DK PBB dijadwalkan membahas krisis terbaru itu hari ini, Rabu (27/3), di sela-sela pertemuan terkait operasi pasukan penjaga perdamaian yang dikerahkan antara Israel dan Suriah di Golan (UNDOF).

Pada Jumat pekan lalu, Suriah menulis surat terpisah yang mendesak DK PBB mengeluarkan resolusi untuk menuntut Israel menarik diri dari Dataran Tinggi Golan.

Kisruh Dataran Tinggi Golan kembali mencuat setelah Presiden AS, Donald Trump, secara sepihak mengakui wilayah itu sebagai wilayah Israel. Pengakuan itu diutarakan Trump saat bertemu dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, di Washington pada awal pekan ini.

Sejumlah negara Timur Tengah termasuk Suriah menentang keputusan Trump tersebut. Lima negara Eropa seperti Perancis, Inggris, Belgia, Jerman, dan Polandia juga menganggap langkah Trump itu memancing krisis baru di kawasan.

Kelima negara itu menyatakan bahwa posisi Eropa tidak berubah, di mana Golan tetap menjadi wilayah Suriah yang diduduki Israel. Hal itu sejalan dengan hukum internasional yang tertuang dalam tiga resolusi PBB terkait Golan.

Suriah Desak DK PBB Rapat Darurat Soal Dataran Tinggi Golan

Resolusi-resolusi itu mendesak Israel mundur dari Golan yang direbut dari Suriah dalam Perang Enam Hari pada 1967 lalu, sebuah langkah yang tak pernah diakui secara internasional.

Negara anggota DK PBB lain seperti China, Rusia, Indonesia, dan Afrika Selatan juga turut menentang keputusan AS tersebut.

Sementara itu, dikutip AFP, Pelaksana Duta Besar AS untuk PBB, Jonathan Cohen, menuturkan Washington telah membuat keputusan menentang Presiden Suriah, Bashar al-Assad, dan Iran.

Hal itu diutarakan dalam pertemuan DK PBB terkait Timur Tengah.

"Membiarkan Dataran Tinggi Golan dikendalikan orang-orang seperti rezim Suriah dan Iran berarti menutup mata terhadap kekejaman rezim Assad dan kehadiran pengaruh Iran di kawasan itu," papar Cohen.

[Gambas:Video CNN]

"Tidak mungkin ada perjanjian damai yang memuaskan memenuhi kebutuhan keamanan Israel di Dataran Tinggi Golan," paparnya menambahkan. (rds/ayp)

Let's block ads! (Why?)