Pimpin DK PBB, RI Desak Tekan Israel soal Permukiman Ilegal

Jakarta, CNN Indonesia -- Indonesia mendesak komunitas internasional memperkuat tekanan terhadap Israel yang terus memperluas permukiman ilegalnya di wilayah Palestina.

Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat memimpin rapat informal Arria Formula di Markas Besar Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, pada Kamis (9/5), yang juga dihadiri oleh Menlu Palestina, Riyad al-Maliki.

"Permukiman ilegal Israel terus bertambah dari sekitar 110 ribu pada 1993 menjadi sekitar 620 ribu pada 2017," kata Retno dalam pernyataan pembukanya.

"Masyarakat internasional memiliki tanggung jawab untuk menghentikan kebijakan pembangunan permukiman illegal oleh Israel. Untuk itu perlu ada tekanan yang besar dari masyarakat internasional untuk menghentikan pemukiman illegal Israel di Palestina."

Retno menegaskan pembangunan permukiman ilegal Israel di tanah Palestina "tidak dapat diterima."

Menurutnya, perluasan permukiman ilegal Israel di wilayah Palestina, terutama Yerusalem Timur, semakin memudarkan proses perdamaian terutama melalui solusi dua negara.

Selain itu, Retno menganggap pembangunan permukiman illegal juga merupakan sumber berbagai pelanggaran hukum dan HAM terhadap rakyat Palestina.

Masalah perdamaian Israel-Palestina sampai saat ini menjadi pembahasan alot di DK PBB. Indonesia, yang tengah menjabat sebagai presiden dewan tersebut selama bulan Mei ini, menggagas diskusi informal bertema "Pemukiman dan Pemukim Ilegal Israel: Inti dari Pendudukan, Krisis Perlindungan, dan Penghalang terhadap Perdamaian."

Diskusi tersebut digelar dalam format Arria Formula, salah satu bentuk pertemuan informal DK PBB untuk membahas suatu isu yang dinilai rumit dan sensitif.

Dialog ini tak hanya dihadiri 15 negara DK, tapi juga negara anggota PBB lainnya. Selain itu, diskusi ini juga bisa dihadiri oleh sejumlah narasumber lainnya di luar delegasi negara yang dianggap ahli mengenai isu dalam dialog.

[Gambas:Video CNN]

Dalam sesi dialog kali ini, Indonesia turut mengundang ahli hukum internasional Universitas Ohio, Profesor John Quigley, pengacara dan aktivis HAM, Emily Schaeffer Omer-Man, dan Ketua Institut Arab - America, Dr. James Zogbi.

Meski tak menghasilkan dokumen politik, pertemuan ini dinilai Indonesia bisa dimanfaatkan untuk memetakan posisi masing-masing negara terkait konflik Israel-Palestina. (rds/has)

Let's block ads! (Why?)