Pemerintah Hong Kong Terbelah soal RUU Ekstradisi

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintahan Hong Kong dilaporkan terbelah akibat pembahasan rancangan undang-undang ekstradisi yang sudah memicu dua aksi protes besar sepanjang pekan ini.

AFP melaporkan bahwa saat ini, pemerintahan Hong Kong terbelah dua antara pendukung pemimpin mereka, Carrie Lam, dan kubu yang mendesak agar RUU itu ditangguhkan.

Kubu penolak pembahasan RUU itu mengatakan bahwa Lam seharusnya mempertimbangkan kembali rencana untuk memberlakukan aturan ekstradisi setelah dua unjuk rasa dalam sepekan ini.

"Tak ada yang terlalu terlambat. Situasi terbaru saat ini dapat dijadikan dasar bagi pemimpin manapun untuk mengubah posisi mereka. Tak ada yang salah dengan itu," ujar seorang anggota parlemen, Michael Tien.

Proposal aturan ini menyulut amarah warga setempat karena khawatir akan sistem pengadilan China yang kerap bias dan dipolitisasi.

Amarah publik mulai tinggi sejak Minggu (9/6), ketika ratusan ribu warga menggelar unjuk rasa besar-besaran yang berujung ricuh.

Mereka kembali menggelar unjuk rasa pada Rabu lalu, ketika parlemen dijadwalkan membahas RUU ekstradisi tersebut.

Meski parlemen membatalkan pembahasan, mereka tetap menggelar unjuk rasa yang kembali berujung ricuh hingga aparat menembakkan gas air mata dan peluru karet.

Para penggerak massa masih menyerukan demonstrasi lanjutan pada Minggu (16/6). Mereka juga sudah mengajukan izin untuk menggelar aksi lagi sehari setelahnya.

Massa bertekad akan terus berdemonstrasi karena pemerintah Hong Kong tak menunjukkan tanda-tanda akan menghentikan pembahasan RUU ekstradisi.

Melihat kemelut ini, penasihat Lam sendiri, Bernard Chan, juga menganggap percepatan pembahasan RUU ekstradisi ini sekarang sudah "tidak mungkin."

[Gambas:Video CNN]

"Secara pribadi, saya melihat tidak mungkin membicarakan RUU ketika ada begitu banyak konflik dari semua pihak. Sangat sulit," tutur Chan.

Menutup pernyataannya, ia berkata, "Pada akhirnya kami harus meredam antagonisme." (has)

Let's block ads! (Why?)