Kemlu Ingin Koordinasi Pemerintah-Diaspora Dilembagakan

Kementerian Luar Negeri ingin koordinasi antara pemerintah dan diaspora atau warga Indonesia yang bekerja di luar negeri dapat diperkuat melalui lembaga resmi.

Menurut Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Lalu Iqbal Muhammad, selama ini kedua pihak memang sudah rajin berhubungan dan berkoordinasi.

Misalnya, pembebasan anak buah kapal asal Indonesia di Filipina Selatan hingga pemulangan WNI yang kabur dari ISIS dari Suriah bagian utara baru-baru ini pun tak luput dari bantuan diaspora di negara-negara terkait.

Namun, kolaborasi dan hubungan baik itu masih bisa dan penting untuk ditingkatkan. Salah satu caranya adalah dengan melembagakan secara resmi hubungan kedua belah pihak.

“Belum pernah pemerintah dan diaspora Indonesia benar-benar duduk bareng kaji opsi-opsi kerja sama meningkatkan kontribusi kepada bangsa, khususnya soal perlindungan WNI ini. Kerja sama antara kami dan diaspora memang sudah sering dilakukan, tapi belum terlembaga,” kata Iqbal.

Hal tersebut disampaikan Iqbal di Kongres Diaspora Indonesia IV Global Summit, di Jakarta, Senin (21/8) sore.

Di saat yang sama, Kemlu juga meminta diaspora Indonesia untuk lebih berkontribusi bagi negara, khususnya dalam membantu memperkuat perlindungan WNI di luar negeri.

"Informasi dari para diaspora ini bisa bermanfaat untuk sumber informasi kami kelak mengenai penanganan WNI,” kata Iqbal.

Menurut Iqbal diaspora juga bisa jadi jembatan kedutaan besar RI di luar negeri untuk mendapat informasi mengenai WNI. Sebab, menurutnya, tim perlindungan WNI KBRI tidak semuanya terletak di wilayah-wilayah dekat dengan tempat tinggal WNI di luar negeri.

“Ketika ada WNI yang bermasalah tapi jauh dari jangkauan KBRI, bisa melapor melalui diaspora terdekat di daerah itu untuk kemudian akan disampaikan laporannya ke tim PWNI,” kata Iqbal.

(aal)

Let's block ads! (Why?)