RI-Malaysia Lawan Resolusi Diskriminatif UE soal Sawit

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, Indonesia bersama Malaysia sepakat terus meningkatkan kerja sama dalam sektor kelapa sawit, termasuk diantaranya promosi dalam menghadapi kampanye hitam yang saat ini tengah didengungkan di Eropa, terhadap komoditas itu.

Sejauh ini, Jakarta dan Kuala Lumpur telah memiliki mekanisme kerja sama kelapa sawit dalam instrumen Council of Palm Oil Producer Countries (CPOPC).

Retno menuturkan, mekanisme kerja sama tersebut sangat strategis sehingga penting diperkuat guna meningkatkan promosi produk minyak kelapa sawit kedua negara.

"Sebagai dua negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia, kolaborasi RI dan Malaysia menjadi sangat penting dan strategis bagi peningkatan produksi sawit yang leatari, daya saing sawit, sekaligus promosi menghadapi kampanye hitam mengenai kelapa sawit," tutur Retno di hadapan Menlu Malaysia Dato Sri Anifah Aman usai melakukan pertemuan bilateral di Kemlu RI, Jumat (11/8).

Komentar ini dilontarkan Retno menyusul resolusi yang dikeluarkan Parlemen Eropa bertajuk Palm Oil and Deforestation of Rainforest yang yang diterbitkan sekitar awal April lalu.

Resolusi itu dianggap memberikan sentimen negatif kepada negara-negara penghasil sawit terbesar, seperti Indonesia dan Malaysia.

Oleh sebab itu, Pemerintah RI berencana menegur parlemen Uni Eropa yang dinilai bertindak diskriminatif terhadap produk sawit Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution sebelumnya menyatakan, Indonesia keberatan bila negara-negara Eropa masih saja menggunakan isu lingkungan sebagai alat mendiskriminasi dan pembatasan terselubung dalam perdagangan sawit.

Sebab, berdasarkan riset teknologi yang dihasilkan CPOPC, tudingan dari Eropa tersebut justru bertolak belakang dengan komitmen negara-negara penghasil minyak sawit untuk mengelola sumber daya alam yang berkelanjutan dengan memberlakukan Indonesian Sustainable Palm Oil System atau ISPO.

Let's block ads! (Why?)