India Tarik Diri dari Deklarasi Kecaman soal Rohingya

Delegasi India menarik diri dari deklarasi yang mengecam kekerasan terhadap etnis Rohingya di Rakhine Myanmar. Namun, deklarasi ini tetap disepakati oleh Forum Parlemen Dunia.

"Kami hormati keputusan parlemen India," ujar Ketua Komite Pengarah Forum Parlemen Dunia, Nurhayati Ali Assegaf, di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Jumat (8/9).

Nurhayati mengatakan, salah satu penyebab India undur diri dari kesepakatan itu terkait dengan kekerasan terhadap etnis Rohingya di Rakhine. Namun, ia tidak menjelaskan lebih lanjut.

Menanggapi sikap parlemen India, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, perbedaan dalam forum merupakan bagian dari dinamika. Oleh karena itu, semua pihak harus menghormati segala sikap yang diputuskan delegasi parlemen lain.

"Tentu kami hargai sikap itu karena pilihan-pilihan politik atau perspektif setiap negara bisa berbeda dalam memandang masalah," ujar Fadli.

Sejak situasi di Rakhine kembali memanas pada dua pekan lalu, India memang tidak pernah mengeluarkan kecaman terhadap konflik yang sudah menewaskan 400 orang itu.

Perdana Menteri India, Narendra Modi, bahkan menyiratkan dukungan bagi pemerintah Myanmar saat bertemu dengan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi pada Rabu (6/9).

"Kami memahami kekhawatiran Anda mengenai kekerasan ekstremis di Rakhine, terutama kekerasan terhadap pasukan keamanan dan tak bersalahnya warga yang terkena dampak," ujar Modi, sebagaimana dikutip Reuters.

Bentrokan ini memang bermula ketika kelompok bersenjata Pasukan Penyelamat Rohingya Arakan (ARSA) menyerang sejumlah pos polisi dan satu pangkalan militer di Rakhine.

Pemerintah menyebut ARSA sebagai kelompok teror. Namun, ARSA sendiri mengklaim melancarkan serangan-serangannya untuk memperjuangkan kehidupan Rohingya yang selama ini tertindas di Myanmar.

India Tarik Diri dari Deklarasi Kecaman soal Rohingya

ARSA mengklaim melancarkan serangan-serangannya untuk memperjuangkan kehidupan Rohingya yang selama ini tertindas di Myanmar. (AFP Photo/K M Asad)

Melalui Deklarasi Bali ini, Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan mendesak semua pihak untuk membantu menyelesaikan konflik kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di Rakhine, yang dianggap sebagai bagian dari pelanggaran hak asasi manusia.

"Terhadap kekerasan yang sedang berlangsung Rakhine, kami meminta semua pihak untuk berkontribusi dalam pemulihan stabilitas dan keamanan, serta memberlakukan pembatasan diri secara maksimal dalam menggunakan cara kekerasan dan menghormati HAM semua orang," ucap Nurhayati.

Nurhayati mengatakan, Forum ini juga mendesak Myanmar menjadi fasilitator bagi negara luar yang hendak memberi bantuan kemanusiaan kepada etnis Rohingya di Myanmar. Ia berharap, Myanmar menjamin keamanan akses bantuan itu.

Di luar konflik di Rakhine, forum ini juga sepakat mendorong proses legislasi berbasis pembangunan berkelanjutan, yang meliputi unsur inklusif, kesetaraan gender, mengedepankan lingkungan, hingga tidak diskriminatif.

Empat basis perumusan legislasi itu dinilai merupakan indikator yang diperlukan untuk memperkuat demokrasi, mengentaskan kemiskinan, perlindungan HAM, dan mewujudkan target pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.

"Forum ini juga berkomitmen untuk meningkatkan upaya di semua tingkat dan dalam kemitraan dengan semua pemangku kepentingan untuk memastikan pelaksanaan yang efektif dari tujuan Pembangunan Berkelanjutan," ujar Nurhayati. </span> (has)

Let's block ads! (Why?)