Istana: Indonesia Sudah Bantu Rohingya Sebelum Diminta PBB

Istana angkat bicara terkait tudingan bahwa pemerintah Indonesia belum maksimal membantu etnis Rohingya di Myanmar.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah membantu etnis Rohingya jauh sebelum Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta langsung Indonesia ambil peran menyelesaikan konflik ini.

"Sebelum peristiwa Rohingya menjadi konsumsi publik yang begitu luar biasa, Presiden Jokowi telah mengirim bantuan baik membangun sekolah dan mengirim bantuan," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (5/9).

Pram berpendapat, bantuan-bantuan itu yang membuat PBB mengakui peran Indonesia untuk menengahi konflik berkepanjangan tersebut.

Ia menuturkan, oknum yang melontarkan tudingan itu harus bisa memisahkan domain politik, terutama dalam negeri, dengan kondisi di Myanmar.

"Apa yang dilakukan pemerintah adalah domain yang dilakukan. Tanpa ada peristiwa sekarang, pemerintah sudah berbuat untuk Rohingya," kata Politikus PDI Perjuangan ini.

Senada, Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama Said Agil Siradj menuturkan, banyak hal dilakukan pemerintah meski terlihat diam saja, salah satunya membangun rumah sakit Indonesia di Rakhine.

Rumah sakit ini dibangun di atas tanah seluas 8.000 meter dengan luas RS diperkirakan lebih dari 1000 meter persegi.

"Diam-diam saja sudah mulai membangun RS senilai Rp30 miliar, sekolah. Itu presiden mengatakan tidak banyak dipublikasikan. Orang enggak pamer," kata Said Agil.

Pernyataan ini dilontarkan setelah sejumlah pihak menilai Indonesia belum sepenuhnya membantu Rohingya, salah satunya Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Melalui Twitter, Fadli mengatakan, hasil diplomasi Indonesia dalam hal ini belum terasa.

Ia bahkan tak ragu menyatakan, politik luar negeri Indonesia mengenai Rohingnya melempem dan tak berani mengambil inisiatif. Hal ini dinilai menyebabkan wibawa negara di ASEAN semakin merosot.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, Indonesia merupakan satu-satunya negara dari kawasan ASEAN yang dapat bertemu dengan pejabat Myanmar untuk membicarakan isu Rohingya ini setelah bentrokan terakhir pecah pada pekan lalu dan menewaskan sekitar 400 orang.

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, bertolak ke Myanmar pada awal pekan ini untuk bertemu dengan sejumlah pejabat Myanmar, termasuk Penasihat Negara, Aung San Suu Kyi.

Dalam pertemuan tersebut, Retno mengusulkan satu formula untuk menangani krisis kemanusiaan di Rakhine. Formula itu mencakup lima poin, salah satunya mendesak agar Myanmar tak memakai kekerasan di Rakhine. </span> (has)

Let's block ads! (Why?)