Moratorium, 2.500 TKI Ilegal Serbu Timteng Setiap Bulan

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menyatakan sedikitnya 2.500 TKI masih pergi ke sejumlah negara di Timur Tengah setiap bulan, meski pemerintah telah menangguhkan pengiriman pekerja migran ke kawasan tersebut lewat moratorium 2015 lalu.

“Sejak moratorium Mei 2015 lalu, masih ada sekitar 2.500 TKI undocumented yang pergi ke Timur Tengah setiap bulannya. Mayoritas pergi ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA),” kata Sekretaris Utama BNP2TKI Hermono saat ditemui di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Rabu (20/9).

Hermono mengatakan keberangkatan TKI ilegal ke Timur Tengah yang masih marak hingga saat ini didorong oleh permintaan tinggi pekerja domestik di kawasan, khususnya Arab Saudi.

Sementara itu, pemerintah Saudi juga tidak memiliki kewenangan untuk mencegah kedatangan TKI karena tidak memiliki undang-undang ketenagakerjaan. Begitu pula dengan negara-negara lain di Timur Tengah.

“Pemerintah RI terus mencegah agar TKI tidak pergi ke sana selama moratorium berlaku. Tapi ini tidak terlalu efektif jika negara tujuan TKI juga tidak sejalan,” kata Hermono.

“Pasalnya, Saudi tidak bisa melarang pekerja asing yang pergi ke negaranya. Mereka akan mempersilakan para pekerja imigran, termasuk dari Indonesia, untuk bekerja di sana selama memenuhi syarat. Kami tidak bisa atur kebijakan Saudi.”

Sejak Mei 2015, Kemenaker menghentikan penempatan TKI untuk pengguna perseorangan, atau pembantu rumah tangga di seluruh negara-negara Timur Tengah, menyusul situasi serta kondisi kawasan yang semakin tidak kondusif akibat perang dan konflik.

Selain itu, moratorium juga dilakukan lantaran banyak TKI yang tersangkut kasus kekerasan hingga terjerat masalah hukum di negara-negara tersebut.

Meski sudah ditangguhkan, ribuan TKI masih berangkat ke Timur Tengah. (ANTARA Foto/Hafidz Mubarak A)

Komite Pekerja Migran Perserikatan Bangsa-Bangsa pada awal September lalu meminta pemerintah segera mencabut penangguhan penempatan TKI ke Timur Tengah karena dianggap diskriminatif dan semakin menambah risiko keberangkatan TKI melalui jalur ilegal.

Menanggapi hal ini, Hermono mengatakan pemerintah tidak bisa serta-merta mencabut moratorium sebelum ada solusi yang lebih aman dalam menempatkan TKI di Timur Tengah.

Dia mengatakan saat ini pemerintah tengah menggodok sejumlah solusi, di antaranya meminta negara-negara di kawasan untuk melembagakan penyaluran TKI di wilayahya.

“Sebab selama ini Saudi masih menerapkan sistem Kafalah—hak privasi majikan yang melebihi perjanjian kerja maupun peraturan ketenagakerjaan. Kalau dilembagakan kan jadi mudah.

"Ketika ada apa-apa dengan TKI itu, kami bisa tuntut lembaganya. Kalau sekarang pada majikan kan per orang jatuhnya jadi sulit dilacak,” kata Hermono.

Hermono mengatakan pemerintah juga sedang membentuk sebuah usulan kebijakan di mana pemerintah Saudi tidak bisa mengeluarkan visa kepada TKI yang tidak tercatat dalam daftar resmi pemerintah.

Namun, usulan ini, tuturnya, masih perlu diskusi panjang antara pemerintah RI dan Saudi.

“Ini supaya aturannya bisa jadi satu pintu. Selama ini kan Saudi mengeluarkan visa pekerja itu kepada setiap orang yang mengajukan. Nah kami usulkan nanti hanya ada satu channel untuk pengeluaran visa pekerja ini yaitu melalui government to government,” papar Hermono.

(aal)

Let's block ads! (Why?)