Paradise Papers Ungkap Aset Menlu AS di 'Surga Pajak'

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Rex Tillerson, kembali menjadi sorotan setelah namanya disebut dalam Paradise Papers karena 'menimbun' harta jutaan dolar melalui sahamnya di perusahaan offshore, yang selama ini dikenal untuk menghindari pajak.

Dalam sejumlah dokumen dalam Paradise Papaers yang dirilis oleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) pada Minggu (5/11), disebutkan bahwa Tillerson menanam saham pada perusahaan minyak dan gas Marib Upstream Co., yang berbasis di Bermuda.

Eks CEO ExxonMobil itu juga disebut pernah menjadi direktur Marib Upstream Co. pada 1997, saat dirinya juga menjabat sebagai presiden ExxonMobil Yaman. Menurut Data klien milik firma hukum Appleby itu, Tillerson baru mengundurkan diri dari pimpinan Marib Upstream Co. pada 1998.

Marib Upstream Co. merupakan perusahaan joint venture antara perusahaan negara Yemen Gas Company, anak perusahaan ExonMobil yakni Yemen Exploration & Production Company, dan Yemen LNG Company yang juga memiliki saham besar di perusahaan minyak Perancis, Total.

Marib Upstream Co selama ini menjalankan operasinya dengan cara sistem bagi hasil bersama pemerintah Yaman hingga ditangguhkan pada 2005 lalu, ketika Sanaa menyerahkan seluruh hak produksinya kepada perusahaan milik negara.

Selain Tillerson, ada beberapa pejabat sekaligus konglomerat AS lainnya yang tercantum dalam Paradise Papers dan diketahui memiliki hubungan dekat dengan Trump, salah satunya Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross, investor Thomas J Barrack Jr., Sheldon G Adelson, dan Steve Wynn.

Sementara itu, sejumlah eks pemimpin negara seperti mantan Perdana Menteri Jepang Yukio Hatoyama, eks presiden Costa Rica Jose Maria Figueres, dan mantan PM Pakistan Shaukat Aziz juga masuk dalam Paradise Papers yang mencakup 13,4 juta dokumen itu.

Dokumen tersebut menunjukkan betapa dalamnya sistem keuangan perusahaan cangkang offshore yang selama ini dikenal untuk menghindari pajak.

Perusahaan cangkang tersebut digunakan oleh para pemain politik dunia dan perusahaan global lainnya untuk menghindari pajak melalui manuver pembukuan yang semakin imajinatif.

Bocoran tersebut pertama kali diperoleh surat kabar Jerman, Süddeutsche Zeitung, dan dibagikan ke ICIJ yang memiliki jaringan lebih dari 380 wartawan di 67 negara.

Namun, ICIJ menyatakan, ada legitimasi terhadap penggunaan jasa perusahaan cangkang offshore dan trust. ICIJ tidak menyatakan dan memberikan sugesti bahwa perusahaan yang tercatat dalam dokumen tersebut melanggar atau bertindak tidak sesuai hukum. (has)

Let's block ads! (Why?)